Jakarta, elaeis.co - Setakat ini Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi perbincangan hangat. Tidak sedikit pula daerah sentra kelapa sawit sedang memperjuangkan perihal tersebut.

Ketua Umum DPP Aspek-PIR, Setiyono saat berbincang bersama elaeis.co mengatakan, ada kekhawatiran terkait DBH ini. Salah satunya menjadi pemicu konflik di lini masyarakat. Sebab dikhawatirkan pemerintah daerah justru memperbanyak perizinan untuk mendapatkan DBH lebih besar.

Bahkan tidak kecil kemungkinan pula terjadi penyerobotan lahan, alih fungsi hutan dan sebagainya. Menurutnya ini akan rentan dialami oleh masyarakat yang berdomisili pedesaan.

"Bisa jadi seperti ini kan," ujarnya, Jumat (21/10).

Lanjutnya, saat ini lahan untuk perkebunan kelapa sawit sudah habis. Sehingga jika pemerintah memikirkan pendapatan daerah tentu menjadi langkah yang sangat strategis untuk mengeluarkan izin perkebunan itu. Malah bisa sesuka hati.

"Ini gak bener dong. Kalau pun iya harusnya diberlakukan sesuai pola PIR seperti dahulu. Yakni 40% untuk perusahaan dan 60% untuk rakyat. Jadi DBH masuk rakyat sejahtera," ujarnya.

Memang pemerintah pusat tidak membenarkan adanya perluasan perkebunan kelapa sawit lewat kebijakan moratorium. Namun tidak sedikit pula izin lama yang juga belum dibuka oleh pemangku kebijakan.

"Izin lama itu alangkah bagusnya dicabut dan diberikan ke masyarakat. Pemerintah harus jeli. Seharusnya lahan itu lebih banyak diberikan ke masyarakat. Kemudian mengacu pada Permentan tahun 1998 dahulu," harapnya.