Pekanbaru, elaeis.co - Kementerian Keuangan telah menggelontorkan sebanyak Rp 83 miliar lebih Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit untuk Pemerintah Provinsi Riau.

Jumlah ini pun telah diterima seluruhnya oleh Provinsi Riau. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Tri Budhianto.

Nantinya, Pemerintah Provinsi Riau akan mengalokasikan DBH sawit yang diperoleh untuk jaminan sosial bagi tenaga kerja di perkebunan sawit.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan bahwa penggunaan DBH sawit tersebut kurang tepat.

"Itu menurut saya kurang tepat. Tidak salah, tapi tidak tepat perioritasnya. Jamsostek itu tanggung jawab perusahaan, jangan dibebankan kepada DBH sawit," kata Gulat kepada elaeis.co, Rabu (13/12).

Menurut Gulat, Pemprov Riau seharusnya memprioritaskan DBH sawit tersebut untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

"DBH sawit itu seharusnya difokuskan kepada perbaikan infrastruktur, dan membantu memperbaiki gedung-gedung sekolah, puskemas dan pusat kegiatan masyarakat lain yang berada dekat dengan lokasi perkebunan yang ada," kata dia.

"Namun dari semua itu, yang paling perioritas adalah infrastruktur, jalan dan jembatan. Jadi jika dialihkan ke dana BPJS, kurang tepat, karena bukan itu perioritasnya," ujarnya. 

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau agar penggunaan DBH sawit diperhatikan kembali.

"Jangan nanti belakangan akan menjadi persoalan hukum, karena penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Kementerian Keuangan," pungkasnya.