Jakarta, elaeis.co - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan data yang benar terkait perkebunan di kawasan hutan yang mendapat pemutihan.

Pasalnya, data dari KLHK ada 3,2 juta hektare perkebunan ilegal di kawasan hutan. Namun dari 3,2 juta hektare itu DPR RI masih menemukan jutaan hektare perkebunan yang masih beroperasi di kawasan hutan.

"Contohnya di Riau. Gubernur Riau mengatakan luas perkebunan ilegal di sana kurang lebih sekitar 1,8 juta hektare. Lahan ini belum tersentuh," kata Sudin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK tiga hari lalu.

Padahal sebelumnya, kata Sudin, Sekjen KLHK Bambang menyebutkan luas perkebunan ilegal di kawasan hutan ada 3,2 juta hektare.

"Saya masih ingat betul. Waktu itu saya tanya ke Sekjen KLHK saudara Bambang mengatakan, infonya luas perkebunan ilegal di kawasan hutan ada 3,2 juta hektare," ujar Sudin.

Selain di Riau, kata Sudin, pihaknya juga menemukan pembiaran perkebunan ilegal di Kalimantan Tengah sekitar 830 hektare.

Politisi PDI-P ini pun mempertanyakan status perkebunan itu kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Ruandha Agung Sugardiman.

"Ini saya tanya ke Dirjen PKTL. Dari 
830 ribu hektare kebun ilegal di Kalteng itu, ada enggak yang sudah diputihkan? Jawab," kata Sudin.

Ruandha pun langsung menjawabnya. Dia mengatakan sampai sekarang pihaknya belum melepas kawasan hutan di sana. Namun ada ratusan perusahaan di sana 

Ruandha pun menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melepas kawasan hutan di Kalteng. Bahkan kata dia ada ratusan perusahaan di Indonesia masih dalam proses permohonan pemutihan. 

"Belum ada yang dilepas. Masih dalam proses permohonan," jawab Ruandha. 

"Anda harus mempertanggungjawabkan ucapan itu. Apabila saya temukan sudah di lepas bagiamana? Kita harus jujur. Terbuka semua di sini. Jangan ada yang disembunyikan," timpal Sudin. 

Namun Rundha tetap bersikukuh terhadap jawabannya bahwa pelepasan hutan masih dalam proses dan belum ada perkebunan yang mendapat pemutihan.

Sudin tetap tak puas dengan jawaban Ruandha tersebut. "Saya juga tahu sudah ada permohonan. Lima tahun lalu pun ada itu. Tapi yang saya tanya apakah sudah ada yang dilepas," kata Sudin.

Sudin meminta kepada KLHK pada rapat berikutnya, semua data harus dibuka. Dia meminta kepada KLHK agar jujur menyampaikan data walau ada pihak yang menekan.

"Saya tahu ada yang menekan. Saya juga tahu ada yang coba bermain dalam hal ini. Tapi saya minta kejujuran semuanya. Bagiamana bisa memperbaiki negara kalau tidak jujur dan masih ada yang disembunyikan," pungkasnya.