Ketapang, elaeis.co – Setelah sebelumnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait masalah kebun plasma sawit yang masih menggunakan dana talangan, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh MSos, bersama Komisi II DPRD Ketapang melanjutkan upaya koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan (disbunak) Provinsi Kalimantan Barat (kalbar).

Rombongan pimpinan dan anggota DPRD Ketapang disambut oleh Kepala Disbunak Provinsi Kalbar, Heronimus Hero MSi bersama staf. Pertemuan dalam rangka koordinasi berlangsung di ruang rapat Disbunak Kalbar di Pontianak.

Dalam koordinasi kali ini, terdapat beberapa poin penting yang dibahas, dengan fokus utama pada permasalahan kebun plasma yang masih menggunakan dana talangan dari perusahaan sawit. DPRD Ketapang berharap adanya penjelasan lebih lanjut dari pihak provinsi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Pasalnya, dana talangan yang digunakan oleh petani dalam mengelola kebun plasma mempengaruhi kemandirian ekonomi mereka dan juga keberlanjutan operasional kebun tersebut.

Selain masalah kebun plasma, dalam pertemuan ini juga dibahas berbagai isu terkait sektor perkebunan dan peternakan lainnya. Beberapa isu yang mendapat perhatian antara lain pendampingan terhadap petani. “Kami mengharapkan peran Disbunak Kalbar dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada petani plasma agar mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola kebunnya,” jelas Sholeh dalam keterangan resmi Diskominfo Ketapang dikutip elaeis.co Senin (20/1).

Pihak DPRD Kepatang juga berharap ada koordinasi yang erat terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Disbunak Provinsi Kalbar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan sektor perkebunan dan peternakan.

Terkait kendala infrastruktur yang menjadi kendala utama, dalam pertemuan itu dibahas mengenai masalah seperti akses jalan yang belum memadai dan kurangnya sarana transportasi untuk distribusi hasil perkebunan sawit.

Masalah penting lainnya yang juga disorot dalam pertemuan ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang. “Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Ketapang adalah terbatasnya jumlah tenaga ahli dan staf teknis yang tersedia untuk mendukung program-program perkebunan di daerah tersebut,” kata Heronimus.

Menurutnya, kekurangan SDM ini berpengaruh langsung pada efektivitas pendampingan dan pengawasan terhadap petani plasma serta program-program lainnya di sektor perkebunan. “Dengan jumlah petugas yang terbatas, kemampuan dinas untuk memberikan pelayanan maksimal kepada petani menjadi terhambat, sehingga berdampak pada pengelolaan kebun plasma yang kurang optimal,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sholeh sepakat bahwa peningkatan SDM di Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang merupakan hal yang sangat mendesak. “Karena itu kami berharap agar Pemprov Kalbar dapat memberikan perhatian lebih dalam hal penguatan kapasitas SDM di tingkat kabupaten, baik melalui pelatihan, perekrutan tenaga ahli, maupun alokasi anggaran untuk mendukung pembinaan petugas di lapangan,” tutupnya.