Jakarta, elaeis.co - Dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya senilai Rp13 triliun kini menjadi bahan tarik-menarik di lingkaran pemerintah. 

Alih-alih digunakan untuk memperkuat industri sawit nasional atau program hilirisasi yang selama ini dijanjikan, dana tersebut justru digeser menjadi sumber pendanaan tambahan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya permintaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah alokasi dana LPDP. Namun, Purbaya menegaskan bahwa belum ada pembahasan teknis mengenai bagaimana dana tersebut akan disalurkan. 

Bahkan, penambahan dana untuk LPDP kemungkinan besar baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya, bukan tahun ini. "Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prioritas pengelolaan dana negara. Sejak lama, pemerintah menekankan pentingnya hilirisasi kelapa sawit untuk mendorong nilai tambah produk nasional dan menciptakan lapangan kerja. Namun, nyatanya, saat dana Rp13 triliun yang berasal dari korupsi sawit muncul, program hilirisasi justru tidak mendapatkan jatah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan keinginan untuk mengalokasikan dana hasil efisiensi anggaran dan sitaan korupsi ke LPDP. Prabowo menyebut dana Rp13 triliun dari kasus korupsi sawit sebagai salah satu sumber utama. 

"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," kata Prabowo.

Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan pengamat dan pelaku industri sawit. Alih-alih memperkuat industri yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, dana besar ini justru dialihkan ke program pendidikan yang, meski penting, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan sektor sawit.

Selain itu, mekanisme alokasi dana juga masih kabur. Kementerian Keuangan belum memberikan kepastian mengenai porsi dana yang akan dialokasikan ke LPDP maupun sektor lain, termasuk industri sawit. Hal ini menimbulkan spekulasi publik bahwa keputusan politik lebih dominan dibanding pertimbangan pembangunan sektor strategis.

Dampaknya, program hilirisasi sawit yang semestinya mendukung ekspor produk olahan, memperkuat UMKM, dan menambah lapangan kerja, harus menunggu lagi. Sementara dana hasil tindak pidana korupsi, yang bisa menjadi penyelamat sebagian industri, justru menjadi rebutan internal pemerintah.