Pekanbaru, elaeis.co - Saat ini Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi perbincangan hangat. Tidak sedikit pula daerah sentra kelapa sawit sedang memperjuangkannya.

Namun belakangan muncul kekhawatiran bahwa DBH justru akan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Padahal dasarnya DBH itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat untuk daerah penghasil sawit.

Tujuan diberikan DBH ini agar perkebunan sawit yang ada lebih dimaksimalkan lagi dalam melakukan perawatan. Hingga produktifitas semakin tinggi.

Padahal kata Ketua Aspekpir DPD I Riau, Sutoyo, DBH untuk daerah penghasil sawit itu bentuk apresiasi pemerintah pusat. 

Agar perkebunan sawit yang ada  lebih dimaksimalkan dalam melakukan perawatan. Hingga akhirnya produktifitasnya tinggi. 

"Bukan berlomba-lomba membuka lahan baru bahkan memberi ruang kepada korporasi untuk diberikan izin pembukaan lahan baru, kalau itu yang di lakukan sudah pasti akan terjadi tumpang tindih lahan dan tidak menutup kemungkinan hak ulayat pun terganggu," kata Ketua Aspek-PIR Riau, Sutoyo kepada elaeis.co, Sabtu (22/10).

Sebab Sutoyo menilai setiap daerah sentra kelapa sawit akan ngotot mendapatkan DBH sebanyak mungkin. Pemerintah daerah pun dikawatirkan akan jor-joran dalam membuka lahan baru bahkan juga memberikan izin kepada korporasi.

"Saran kami para kepala daerah hati-hati dalam memberikan izin kepada korporasi. Kita tidak ingin  ke depan masyarakat justru jadi budak di negeri sendiri atau jadi penonton," tuturnya.

Jika perluasan lahan itu terjadi maka yang dirasakan hanya kepuasan sesaat, namun justru mengorbankan rakyat. "Jadi pimpinan daerah itu kembalilah kepada rakyat sebab nanti juga akan menjadi rakyat kembali," rutuknya.

Ia menilai akan lebih baik jika pemerintah justru membenahi industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir dengan berlandaskan kesadaran dan komitmen bersama.