Aceh, elaeis.co - Sesungguhnya petani kelapa sawit di Provinsi Aceh Nangroe Darussalam (NAD) sudah paham kalau dampak ekonomi kelapa sawitnya belum ‘nendang’ lantaran produksinya masih di bawah normal. 

Itulah makanya dari tiga tahun lalu, provinsi yang terletak di ‘pucuk sumatera’ ini menjemput rezeki ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta. 

Perlahan, hektar demi hektar kebun kelapa sawit rakyat itu ditebas dan diganti dengan tanaman baru. Pada rentang 2018-2020, dari total 240.366 hektar luas kebun petani --- swadaya dan mitra perusahaan --- sudah 30.600 hektar yang menjalani peremajaan. 

Meski sedang berhadapan dengan persoalan hukum --- sebuah sumber kemudian menyebut bahwa sebetulnya persoalan hukum itu tidak ada tapi yang identik justru persoalan tumpang tindih dengan konsesi maupun hak Guna Usaha (HGU) --- para petani di Aceh terus mengejar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu. 

Tahun ini yang sudah masuk pengusulan mencapai 17.200 hektar dari total 20 ribu hektar jatah Provinsi NAD.

Biar realisasi program PSR itu semakin moncer, hari ini Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kiat Sukses Peremajaaan Kelapa Sawit Rakyat Dalam Rangka Mendukung Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat 500.000 Hektar”.

BPDPKS, Kementerian Pertanian dan Pemprov Aceh mendukung penuh acara yang digelar selama dua hari di Oasis Hotel Banda Aceh itu. 

Selain diawal dengan pelantikan pengurus DPW Apkasindo Provinsi NAD, sederet kegiatan lain juga dilakukan dalam acara yang digelar hybrid itu. 

Mulai dari MoU Gapki Aceh dengan Apkasindo Aceh serta MoU Apkasindo dengan 2 Universitas terbaik di Aceh; Universitas Syiah Kuala dan Universitas Teuku Umar. 

Dibilang hybrid lantaran petani, pengurus Apkasindo dan narasumber, ada yang hadir langsung, dan ada pula yang hadir lewat daring.

Adapun petinggi yang hadir langsung antara lain, Mayjend TNI (Purn) Erro Kusnara dari Kantor Staf Presiden (KSP), Staff Khusus Kantor Wakil Presiden Bidang Penangggulangan Kemiskinan & Otonomi Daerah serta Staff Khusus Menteri Pertanian. 

Lalu secara daring ada Direktur Perencanaaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjenbun, Heru Tri Widiarto, Staff Ahli/Khusus Jaksa Agung, Sudung Situmorang, Kajati Aceh, Danrem Aceh dan Kapolda Aceh, termasuk juga sejumlah Bupati, Ketua GAPKI Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. 

“Secara angka rasio nasional, luas kebun sawit yang sudah ikut PSR di Aceh sudah lebih baik ketimbang dari provinsi lain. Hanya saja, distribusinya masih pada Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, Nagan Raya dan Aceh Tamiang. Lalu, PSR itu masih didominasi oleh mitra perusahaan, bukan kebun swadaya,” cerita Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung kepada elaeis.co, tadi siang. 

Baca juga: Dampak Sawit Petani Aceh Belum 'Nendang'

Ayah dua anak ini kemudian mempertegas bahwa yang menjadi sorotan dalam acara FGD terkait strategi percepatan PSR di Provinsi Aceh antara lain; kolaborasi lintas stakeholder (Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, aparat hukum, asosiasi sawit dan kelembagaan adat.

Lalu pemetaan permasalahan sektor kehutanan (kawasan hutan) dengan pendekatan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya, kesepakatan issu PSR supaya dijadikan sebagai salah satu topik untuk tiap acara-acara pemerintah daerah, jalinan komunikasi antara peserta PSR dengan aparat hukum, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan mengundang semua stakeholder sawit seperti Gapki, Apkasindo, Samade untuk menyamakan persepsi tentang PSR dan strategi percepatannya.

"Terminaldari strategi ini adalah, berharap agar Gubernur Aceh membentuk Task Force Percepatan PSR sehingga kendala-kendala lintas dinas bisa lebih cepat terkoordinasi dan teratasi,” ujar Gulat.