Pekanbaru, elaeis.co - Gubernur Riau Syamsuar meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) transparan tentang penerimaan dan penyaluran dana sawit.

Hal itu disampaikan Ketua Golkar Riau ini dalam dialog industri Optimalisasi dan Keberlanjutan Industri sawit sebagai Penggerak Ekonomi Nasional yang digelar Tempo Media Group di hotel Borobudur Jakarta, Rabu (30/11) malam.

Mantan Bupati Siak ini juga meminta agar BPDPKS melibatkan daerah penghasil kelapa sawit. Riau merupakan sebagai daerah penghasil terbesar di Indonesia dengan luas lahan 3,8 juta hektare, namun tidak dilibatkan.

"Kita kan ada Asosiasi Pemerintah Provinsi yang ketuanya Pak Asran Noer (Gubernur Kaltim), yang juga daerah penghasil sawit, tolonglah kami dilibatkan," kata Syamsuar.

Syamsuar menjelaskan, dari data yang didapatkan sejak tahun 2016 hingga 2021, BPDPKS menerima pajak dari sektor sawit mencapai Rp 168 triliun. Jika angka tersebut valid, kata dia, berarti Riau telah menyumbang Rp 57.4 triliun.

"Tapi apa yang didapat daerah penghasil. Kami telah mengusulkan Rp15 miliar untuk pembangunan infrastruktur saja hingga saat ini tidak diakomodir," kata Syamsuar.

Bahkan Syamsuar menilai, program peremajaan sawit rakyat (PSR) masih jauh dari harapan, yakni baru 1,6 persen. Selain itu, Syamsuar juga menyoroti jumlah dana PSR yang hanya Rp 30 juta per hektare. Menurutnya angka itu belum memadai dengan kondisi saat ini.

"Mudah-mudahan, diskusi malam ini menjadi momentum perubahan pengelolaan dana sawit, intinya hasil pungutan sawit ini, ada bagi hasilnya untuk daerah," pungkas Syamsuar.