Jakarta, elaeis.co – Kritik tajam dilayangkan Center for Strategic Development Studies (CSDS) terhadap tata kelola dana kelapa sawit nasional. 

Peneliti CSDS, Pudjiatmoko, menilai alokasi dana sawit selama ini terlalu berat ke subsidi biodiesel, sementara riset dan pemberdayaan petani hanya dapat bagian kecil.

Menurutnya, reformasi pengelolaan dana sawit mendesak dilakukan agar manfaatnya lebih seimbang antara kepentingan energi, inovasi, dan kesejahteraan petani. 

“Sebagian besar dana sawit habis untuk subsidi biodiesel. Akibatnya, ruang fiskal untuk riset, inovasi, dan penguatan petani jadi sangat terbatas,” ujar Pudjiatmoko, Rabu (22/10).

Ia menjelaskan, mekanisme subsidi biodiesel masih bertumpu pada selisih harga CPO (Crude Palm Oil) dan solar. Sistem ini membuat penggunaan dana sangat tergantung pada fluktuasi harga global. 

Ketika harga CPO naik, kebutuhan subsidi ikut melonjak, menyedot anggaran yang semestinya bisa dialihkan untuk riset dan pengembangan teknologi sawit berkelanjutan.

Pudjiatmoko menilai seharusnya pendekatan ilmiah diarahkan ke pengembangan biodiesel generasi lanjut (B40–B50) yang lebih efisien dalam penggunaan bahan baku CPO. 

“Selama dana riset minim, kita hanya akan terus berada di fase biodiesel konvensional, padahal potensi sawit jauh lebih luas,” katanya.

Sebagai mantan Atase Pertanian KBRI Tokyo, Pudjiatmoko mengungkapkan bahwa minyak sawit sebenarnya dapat dikembangkan menjadi bioavtur, bioplastik, surfaktan alami, hingga biohidrogen. 

Namun semua peluang itu sulit diwujudkan tanpa investasi besar di sektor research and development (R&D) di kampus, lembaga riset, dan inkubator teknologi.

Selain riset, Pudjiatmoko menekankan pentingnya menjadikan petani rakyat sebagai subjek utama pembangunan sawit. 

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat transfer teknologi tepat guna, seperti replanting berbasis satelit dan pengolahan limbah menjadi bioenergi. “Kalau petani tidak naik kelas, industri sawit kita tidak akan punya masa depan,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan pembentukan lembaga pengelola dana sawit independen yang profesional, dengan mekanisme audit ilmiah dan pengawasan lintas sektor. 

Selain itu, ia mendorong penerapan strategi fiskal hijau seperti carbon tax dan green bond, agar sebagian hasilnya bisa digunakan untuk riset energi baru dan konservasi.

“Selama orientasi dana sawit hanya menambal subsidi, bukan menyiapkan masa depan, petani dan ilmuwan akan terus kebagian remah,” pungkasnya.