Pontianak, elaeis.co - BEM Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Tanjungpura (untan) Pontianak menggelar talkshow untuk mengupas Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (disbunnak) Provinsi Kalimantan Barat (kalbar), Muhammad Munsif MM, menjadi salah satu narasumber di acara tersebut.

Dalam talkshow itu ISPO dijelaskan mulai dari sisi kebijakan, program hingga aksi nyata di tingkat tapak, capaian dan kendala, serta tantangannya baik dari sisi petani/pekebun sawit swadaya maupun pelaku usaha korporasi.

Karena tuntutan pasar global akan pentingnya perkebunan berkelanjutan, pemerintah menerbitkan Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

Dua regulasi itu memberikan arahan yang tegas bahwa pembangunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan mandatori/keharusan bagi pelaku usaha (perusahaan) perkebunan maupun pekebun atau petani sawit.

Pada tahun 2021 luasan perkebunan sawit di Kalbar tercatat mencapai 1.910.293 hektare, 697.182 hektare (37%) diantaranya dimiliki oleh petani baik plasma maupun swadaya.

Hingga saat baru sedikit petani di Kalbar, diantaranya di Kabupaten Sekadau, yamg sudah mendapatkan sertifikat ISPO.

Dari 368 perusahaan perkebunan sawit di Kalbar, 74 diantaranya merupakan anggota Gapki Kalbar. Dan dari anggota Gapki itu, baru 40 persen yang menjalankan praktik pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan dan telah mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikasi profesional berupa sertifikat ISPO.

Itupun baru di sebagian area kebun inti, belum menyentuh seluruh area kebun sawit mandiri/swadaya yang menjadi pemasok TBS ke PKS.

Munsif sendiri menyebutkan bahwa keberlanjutan tata kelola kelapa sawit, terutama perkebunan sawit rakyat, di Kalbar harus dilihat dari tiga aspek, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

Perkebunan sawit rakyat berhadapan dengan beragam tantangan, mulai dari mahalnya harga pupuk, kualitas benih, dan lahan di dalam kawasan hutan. Tantangan ini harus dijawab dengan penegakan aturan serta sinergi dengan pihak-pihak terkait.

Perusahaan sawit diharapkan hadir sebagai mitra dan membantu petani sawit swadaya memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang menjadi syarat mendapatkan  ISPO.

Dalam kesempatan talkshow itu, Munsif juga mengajak mahasiswa dan civitas Faperta Untan Pontianak untuk memberikan perhatian, dukungan dan upaya kolaboratif lainnya di tingkat tapak maupun di level apapun.

"Hal itu guna mengakselerasi pemenuhan kebutuhan pendampingan pekebun sawit swadaya hingga mereka mampu menerapkan prinsip dan kriteria yang dipersyaratkan untuk memperoleh pengakuan telah mampu menerapkan dan mengelola kebun sawitnya secara berkelanjutan dengan bukti diperolehnya sertifikat ISPO," jelasnya dalam keterangan resmi Disbunnak Kalbar.