Papua Barat, elaeis.co - Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang saat ini dirasakan oleh para petani kelapa sawit di Manokwari Papua Barat. 

Bermula pada 2014, PTPN II meninggalkan begitu saja 2.200 kepala keluarga petani kelapa sawit plasma yang bertebaran di tiga distrik; Warmare, Prafi dan Masni di Kabupaten Manokwari. Luas kebun plasma itu 4.400 hektar.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu hengkang dari Manokwari setelah menjual lahan intinya seluas 3200 hektar beserta Pabrik Kelapa Sawit (PKS) miliknya kepada perusahaan asing; PT. Yongjing Investindo. 

Tak sempat lama, aset itu kemudian berpindah tangan kepada PT. Permata Sawit Mas (PSM). Kepada Yongjing dan PSM, hubungan petani plasma tak bagus. 

Hamparan kebun hasil program PSR milik petani kelapa sawit di Manokwari Papua Barat. Foto: Tangkapan layar

Adapun hasil kebun petani plasma beserta hasil kebun dari 2000 hektar yang kemudian ditanam oleh Pemkab Manokwari untuk masyarakat setempat di kawasan Masni, hanya bisa dijual ke PKS milik Group Capitol Papua Plantation, PT. Medco Papua Hijau Selaras. Pabrik itu berada di KM 90 Distrik Sidey. 

Lantaran cuma itu pabrik yang ada di Manokwari, harga beli pun suka-suka. Dua bulan lalu, pabrik itu ludes terbakar. 

Meski kesulitan menjual hasil panen, para petani sawit ini tak patah arang. Lewat Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera, mana kebun yang sudah musti diremajakan, mereka remajakan. 

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang duitnya bersumber dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pun dimanfaatkan untuk itu. 

Lahan seluas 2.044 hektar pun sudah diremajakan. Prosesnya dilakukan empat tahap. Lahan itu bertebaran di tiga distrik tadi. 

Semangat para petani ini ternyata berbuah baik. Pada akhir Desember tahun lalu, Dirjenbun menyetujui pembangunan PKS berkapasitas 15 ton per jam untuk para petani di sana. Malah persetujuan itu dikatakan sebagai kado natal untuk masyarakat Manokwari. 

Tapi sayang, sampai sekarang pabrik itu tak kunjung dibangun meski pada Juli lalu, Wakil Presiden Maruf Amin sudah datang ke sana mencanangkan pembangunan pabrik itu. 

Adapun alasan Dirjenbun belum membangun PKS itu lantaran petani musti memenuhi syarat terbaru yang dikeluarkan pada Juni lalu; petani musti memiliki modal 30% dari nilai investasi pabrik. 

Syarat yang tak masuk akal sesungguhnya, sebab jauh sebelum aturan baru bernomor 62 itu keluar, petani sudah mendapatkan rekomtek alias surat persetujuan pembangunan pabrik. 

Dua bulan terakhir, petani gigit jari. Hasil panen tak bisa dijual lantaran pabrik satu-satunya tadi ludes terbakar. 

Satu lagi yang membikin penderitaan para petani ini sempurna; 2300 hektar lahan yang sudah bersertifikat tahun 1984-an itu, diklaim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai kawasan hutan.

Tak tahan lagi dengan derita yang ada itu, Ketua Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera yang juga Sekretaris DPW Apkasindo Papua Barat, Dorteus Paiki, pada 19 September lalu mengadukan semua derita itu kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui surat. 

Surat itu dibacakan dan divideokan yang kemudian, video itu telah beredar kemana-mana. Berikut isi lengkap surat yang dibacakan itu;    

Manokwari, 19 September 2023

Yang Terhormat Bapak:
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA

Izinkan kami Petani sawit Papua Barat, khususnya Petani sawit dari Kabupaten Manokwari menyampaikan salam hormat dan semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden selalu dalam keadaan sehat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, aamiin…

Kami Masyarakat Papua Barat sangat terharu dan Bangga dengan kinerja Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam Membangun negara ini terkhusus pada delapan tahun terakhir.

Kami melihat keberhasilan pembangunan tersebut seperti di Sumatera dan Pulau Jawa dan Kami masyarakat Papua turut serta berbangga hati atas capaian keberhasilan pembangunan selama Bapak Presiden dan Wakil Presiden memimpin negara ini.

Namun Hal yang berbeda kami alami di Papua Barat, Terkhusus di Kab Manokwari.

Kami petani sawit di Kab Manokwari sudah melaporkan kondisi kami dari mulai ke Bapak Bupati, Gubernur, Menteri, Dirjen Perkebunan, Direktur Yang Menangani Sawit dan ke BPDPKS.

Kondisi kami saat ini sangat memprihatinkan, karena sudah dua bulan terakhir kami tidak bisa lagi menjual hasil panen TBS kami karena satu-satu nya PKS di Kab Manokwari Ludes Terbakar sekitar dua bulan lalu.
Sebenarnya kejadian seperti ini sudah kami antisipasi sejak tahun 2020 lalu melalui pengajuan permohonan pembangunan PKS ke BPDPKS melalui Ditjenbun yang akan menampung hasil panen kebun PSR dan kebun masyarakat sekitarnya.

Pengajuan ini kami sampaikan atas nama kelembagaan Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera (KPSAS) yang berlokasi di Distrik Prafi Kab Manokwari Papua Barat.
Koperasi selaku Lembaga pekebun yang memiliki anggota 4.000 pekebun dengan luas lahan keseluruhan 9.400 Ha. Dari luas tersebut sudah berhasil ikut program PSR (Tahap I-IV) yang luas kebun PSR yang sudah berhasil adalah 2.044 Ha.

Luas lahan perkebunan KPSAS tersebut dulunya adalah plasmanya PTPN tahun 1980 an dan saat ini luas 9.400 hektar tersebut berada dibawah KPSAS.

Saat Bapak Wakil Presiden yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat tanggal 15 Juli yang lalu, telah berkenan melakukan peninjauan kebun PSR dan sekaligus penyerahan persetujuan pendirian PKS di lokasi kebun PSR.

Saat Bapak Wakil Presiden menyampaikan Pidato Pengarahan pada acara tersebut, hati kami petani sawit sangat Bahagia dan bersyukur karena Bapak Wakil Presiden memerintahkan langsung kepada Kementerian Pertanian dan BPDPKS supaya pembangunan PKS di Kab Manokwari "Dipercepat, darurat (pembangunan pabrik sawit koperasi petani)”, apalagi Pak Wakil Presiden sudah mengetahui bahwa satu-satunya PKS di Kab Manokwari bahkan terbakar ludes (PT MEDCO) persis 4 hari menjelang kunjungan Wapres ke kebun PSR (10/7 2023).

Selama masa penantian ini, kami petani sawit di Manokwari banyak mengalami kesusahan mulai dari harga pembelian TBS oleh Perusahaan yang tidak sesuai dengan hasil penetapan harga TBS oleh Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi Papua Barat, sering rusaknya PKS PT Medco dan kendala lainnya terkait ke harga TBS.

Kendala kami tadi semakin menjadi-jadi pasca terbakarnya PKS PT Medco. 

Kami tidak tau lagi mau kemana menjual TBS kami. Jika ada pilihan PKS lain, pasti kami akan pilih sekalipun margin yang kami terima sangat tipis.

Jika kami memilih menjual ke PKS di Kab Sorong, tentu ini suatu kekonyolan karena jaraknya yang hampir 12 jam dari Kebun KPSAS, yang  mengakibatkan ongkos transportasi sangat besar dan praktis malah tekor (rugi).

Akibatnya sudah dua bulan ini kami sama sekali tidak lagi memanen kebun sawit kami (membiarkan membusuk dan kebun sawitpun sudah tidak terawat lagi).

Menurut data Koperasi kami, sebelumnya hasil panen tiap bulan mencapai 1.000 ton sampai 1.300 ton. 
Dimana jika dikalkulasikan ke harga TBS rerata Rp 2.000 maka kami kehilangan penjualan TBS per bulannya Rp2-2,6 M per bulannya. Praktis 4.000 KK anggota Koperasi tidak ada lagi pemasukan untuk biaya hidup anak-istri.

Total hasil panen ini belum dimasukkan dari petani sawit swadaya yang ada diseputaran Kabupaten Manokwari, yang total luasnya mencapai 15 ribu ha (termasuk kebun Koperasi Arfak Sejahtra).

Memang sangat Miris Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden….

Untuk itulah terpaksa kami membuat Video ini supaya kiranya bisa sampai ke Bapak tentang kondisi kami saat ini.

Kami petani sawit di Kabupaten Manokwari terkhusus Koperasi Arfak Sejahtera tidak bermaksud dimanjakan atau di anak emas kan melalui PKS dari dana BPDPKS, tapi kami memang saat ini tidak berdaya sama sekali.

Andai Bapak Presiden dan Wakil Presiden bisa  memberikan Jaminan ke Bank dengan agunan kebun sawit kami seluas 9.400 hektar yang jika ditaksir nilainya sudah mencapai Rp705 M, untuk bisa kami meminjam uang ke Bank, mungkin kami tidak akan berharap ke dana BPDPKS.

Faktanya Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, bahwa untuk membantu biaya perawatan Kebun sawit PSR Tahap I-IV yang luasnya 2.044 hektar, Bank yang kami mohonkan, Bank Papua, untuk memberikan kami kredit saja menolak permohonan kami dengan alasan bahwa “Tidak Ada PKS yang akan menampung hasil panen TBS kebun PSR”. Surat tersebut tertanggal 04 September 2023.

Secara Analisa bisnis Bank memang hal tersebut masuk akal. Namun apakah Kami masyarakat Papua tidak ada affirmatif untuk dalam kondisi kami saat ini ?

Padahal Wakil Presiden sudah megatakan Kepada Menteri Pertanian (Dir Tanaman Sawit dan Palma yang hadir saat itu) dan Kepada BPDPKS sudah langsung mengatakan “Darurat dan segera percepat pembangunan PKS di Kab Manokwari Papua Barat” (15/7 2023).

Tapi sama sekali tidak mendapat respon sebagaimana istilah “Darurat” tadi Pak Presiden dan Wapres.

Karena sama sekali tidak ada tanda-tanda percepatan dengan istilah “darurat” pembangunan PKS tadi dari Kementerian/Lembaga terkait, maka kami membuat Video Terbuka ini, hanya dengan ini kami berharap nasib kami petani sawit dapat berubah melalui perhatian khusus dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden;

Untuk itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami sangat berharap supaya segera Bapak memerintahkan Kembali Kementerian Pertanian dan BPDPKS supaya mengerti arti”darurat” tentang kondisi kami saat ini.

Kemiskinan, Keterbelakangan dan Stanting yang identik dengan kami di Papua akan mejadi semakin parah, karena praktis pemicu ekonomi keluarga kami di Kab Manokwari khususnya adalah hulu-hilir sawit.

Dan saat ini baik hulu maupun hilirnya sudah tidak ada lagi harapan kami, karena PKS Terbakar (hilir) sehingga  sector hulupun terdampak tidak memanen TBS.
 
Terimaksih
Salam Hormat Kami Petani Sawit Papua Barat