Bengkulu, elaeis.co - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bengkulu, Karmawanto, meminta agar perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. 

"Hal ini penting, agar perusahaan aman dalam melakukan kegiatan usaha dan bisnis yang dijalankan," kata Karmawanto, Rabu (29/3).

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Bengkulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi aturan yang berlaku. 

"Sejauh ini kebanyakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini telah mematuhi aturan yang berlaku. Namun memang ada juga perusahaan yang mengabaikan kewajiban mereka kepada masyarakat, seperti ini yang dapat menimbulkan konflik," sebutnya.

Menurut Karmawanto, konflik antara masyarakat dan perusahaan seringkali terjadi karena perusahaan lebih memprioritaskan keuntungan dari pada tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat.

"Perusahaan seringkali lupa bahwa mereka beroperasi di wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki hak untuk menikmati manfaat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan," ujarnya.

Karmawanto juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan konflik kepentingan tersebut, termasuk dengan mengadakan pertemuan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Namun, dia mengakui bahwa masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan benar-benar mematuhi aturan dan kewajibannya.

"Sejumlah perusahaan belum melaksanakan program CSR (Corporate Social Responsibility) dengan baik. Padahal program CSR seharusnya menjadi bagian integral dari kegiatan perusahaan, bukan hanya sekadar formalitas semata," tegasnya. 

"Program CSR yang baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan," imbuhnya.