Jakarta, elaeis.co – Sejak diluncurkan pada tahun 2017, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) belum pernah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah.

Tahun ini, pemerintah menetapkan target PSR seluas 180 ribu hektar. Namun banyak kalangan memperkirakan realisasinya bakal jauh dari target seperti yang sudah-sudah.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman mengakui rendahnya capaian pelaksanaan PSR dari tahun ke tahun. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga sulit dicapai.

“2025 masih ada satu semester lagi. Saya memperkirakan realisasi PSR hingga akhir tahun ini hanya sekitar 50.000 hektar,” ungkapnya dalam sebuah kegiatan di Jakarta, Rabu (20/8) lalu.

“Target 180.000 hektar tinggi sekali, sangat ambisius,” sambungnya.

Berdasarkan data BPDP, capaian tertinggi pelaksanaan PSR di seluruh Indonesia diraih pada tahun 2019. Realisasinya pada saat itu mencapai 94.000 hektar. Tapi setelah itu realisasi terus menurun dan rata-rata hanya terlaksana 40.000-50.000 hektar per tahun.

Menurut Eddy, faktor utama minimnya realisasi PSR karena program ini bersifat sukarela atau voluntary. “Jadi, sangat tergantung pada minat petani atau pekebun sawit, mau ikut atau tidak,” sebutnya.

Kendala lain adalah tingginya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Petani tentu saja takut kehilangan sumber penghasilan sehingga enggan meremajakan kebunnya.

“Sekarang harga sawit sedang bagus, pendapatan petani meningkat. Itu sebabnya mereka tidak mau ikut PSR,” bebernya.

“Apalagi bagi banyak pekebun, lahan sawitnya adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka,” sambungnya.