Jakarta, elaeis.co - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan kontribusi yang sangat positif kepada keuangan negara dan daerah. Sepanjang semester I tahun 2022, nilainya mencapai Rp 66,66 triliun.

Capaian besar tersebut merupakan akumulasi hasil pengawasan BPKP pada berbagai isu strategis pembangunan, seperti tata kelola industri sawit dan batu bara, penyelesaian proyek infrastruktur strategis, penyaluran bantuan sosial, pengadaan dan percepatan vaksinasi, hingga penyelenggaraan pendidikan.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP secara intensif mengawal akuntabilitas dan efektivitas tata kelola program pemerintah guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global yang semakin volatile dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Bahkan saat ini dunia sedang dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh perang, ancaman krisis komoditas, krisis energi, serta lonjakan inflasi.

”Jumlah tersebut terdiri dari penghematan pengeluaran keuangan negara sebesar Rp 49,40 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp 14,02 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara Rp 3,24 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis Kominfo BPKP.

Di semester I tahun 2022, katanya, BPKP telah melaksanakan sebanyak 2.203 program kerja pengawasan melalui tiga aspek, yakni penghematan pengeluaran, penyelamatan keuangan negara, serta optimalisasi penerimaan. Capaian positif BPKP tersebut akan terus dilanjutkan pada semester II 2022 dan BPKP akan terus memastikan efisiensi dan efektivitas belanja melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah.

“Fokus pengawasan BPKP di semester II 2022 adalah menuntaskan pengawasan strategis yang diminta oleh Presiden maupun stakeholders utama lainnya, serta menyelesaikan Agenda Prioritas Pengawasan 2022 dengan efektif,” tegasnya.

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, pemerintah sangat terbantu oleh audit yang dilaksanakan BPKP. Katanya, program-program strategis yang dijalankan pemerintah sudah di-review maupun audit oleh BPKP. Termasuk penanganan Covid-19 sampai dengan tata kelola industri kelapa sawit yang kini dalam proses audit.

“Saya selama ini dibantu Pak Ateh untuk mengaudit program yang telah dilakukan sehingga apa yang telah dijalankan itu akuntabel dan on the track,” katanya.