Bengkulu, elaeis.co - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu terus memantau program sektor kelapa sawit di daerah itu.

Seperti, peremajaan sawit rakyat (PSR) dan pengadaan bibit yang kerap dipermainkan sejumlah oknum yang membikin program itu tidak berjalan.

"Kita juga mengawasi program revitalisasi kelapa sawit dan pengelolaan pendapatan asli daerah dari pungutan perolehan hak atas tanah (BPHTB), dan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit," kata Kepala BPKP Bengkulu, Rusdy Sofyan kepada elaeis.co, kemarin.

Hasilnya, lanjut Rusdy, tahun 2022 duit yang diselamatkan sekitar Rp711 miliar. Penyelamatan duit itu mengacu pada agenda prioritas pengawasan (APP), dan agenda prioritas pengawasan daerah (APPD).

"Dari jumlah tersebut terdiri dari penyelamatan keuangan negara sebesar Rp569 miliar lebih, efisiensi keuangan negara/daerah Rp141 miliar lebih, dan optimalisasi penerimaan negara/daerah Rp1 miliar lebih," ujarnya.

Optimalisasi pengawasan yang ditempuh, kata dia, dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sampai ke lingkup terkecil.

"Serta memanajemen risiko kerugian melalui penerapan Management Risk Intern atau MRI serta Kapabilitas SPI," kata dia.

Dengan begitu, kata Rusdy, nantinya tidak ada celah lagi bagi oknum untuk memainkan anggaran PSR, pengadaan bibit, hingga optimalisasi pungutan perolehan hak atas tanah.