Jakarta, elaeis.co – Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) terus menjadi sorotan dalam upaya mendorong keberlanjutan industri sawit nasional. Pasalnya, keikutsertaan terutama petani swadaya masih sangat minim.

Terkait dengan hal ini, Solidaridad Indonesia, berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Tanaman Sawit dan Aneka Palma (Dirat Salma) serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), menggelar Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi ISPO di Jakarta, Kamis (24/7).

Tak tanggung-tanggung, BPDP mengalokasikan dana sebesar Rp88 miliar untuk mendukung proses sertifikasi ISPO bagi petani sawit swadaya sepanjang tahun 2025. Langkah ini diyakini menjadi tonggak penting dalam mempercepat target 100% ISPO pada 2029.

Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan, Baginda Siagian, menegaskan bahwa petani swadaya adalah tulang punggung produksi sawit Indonesia yang perlu diprioritaskan dalam proses sertifikasi. 

Ia pun mengapresiasi Solidaridad Indonesia atas peran aktif mereka dalam mendampingi kelompok tani dan koperasi secara swadaya.

“Dengan adanya Solidaridad, sudah beberapa koperasi berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO. Kita harus lebih cepat bergerak. Dana dari BPDP sudah siap, jangan lambat lagi,” pinta Baginda.

Tahun ini, Kementan menargetkan 30.000 petani sawit swadaya memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) sebagai dasar legalitas untuk masuk ke skema ISPO. Pembiayaan program ini seluruhnya ditopang oleh BPDP.

Dwi Nuswantara, Pelaksana Tugas Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, menyatakan keprihatinannya karena anggaran Rp88 miliar yang telah dialokasikan belum bisa disalurkan akibat lambannya regulasi teknis. Ia menekankan pentingnya kontribusi semua pihak agar ISPO tidak menjadi sekadar wacana di ruang rapat.

“Jangan sampai kita cuma berkumpul di ruang dingin, makan kenyang, tapi tak berdampak ke petani. Dana sawit harus kembali ke sawit, khususnya petani kecil,” tegasnya.

ISPO sendiri merupakan program wajib berdasarkan Perpres No. 44 Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Perpres No. 16 Tahun 2025. Maka dari itu, program ini tak bisa ditawar lagi dan harus menjadi prioritas lintas sektor.

Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, menyampaikan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan advokasi dan pendampingan teknis yang telah dilakukan sebelumnya di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Solidaridad menerapkan pendekatan bottom-up untuk menghimpun aspirasi petani langsung dari lapangan.

“Kami ingin memastikan keberlanjutan tidak berhenti di tataran kebijakan, tapi menyentuh kesejahteraan nyata bagi petani sawit swadaya,” ujar Yeni.

Melalui lokakarya ini, Solidaridad berharap bisa merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, termasuk integrasi program sarana-prasarana dari Dirat Salma dengan skema pendanaan BPDP secara terukur, transparan, dan aplikatif.