Jakarta, elaeis.co - Pemerintah Indonesia akan memperketat aturan ekspor minyak sawit mentah (CPO) mulai 1 Januari 2023, dengan mengurangi pengiriman ke luar negeri untuk setiap ton yang dijual di dalam negeri.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso mengatakan, eksportir akan diizinkan untuk mengirimkan enam kali lipat volume penjualan, atau kurang dari rasio saat ini delapan kali lipat.

"Ini dilakukan sebagai langkah preventif terhadap potensi kenaikan harga minyak goreng dalam negeri karena permintaan yang meningkat pada bulan Ramadan dan Idul Fitri di Maret dan April 2023,” kata Budi Santoso dikutip dari The Star, Jumat (30/12).

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto menambahkan, hal ini dilakukan  khusus untuk mengamankan pasokan dalam negeri pada Kuartal I 2023.

Ia juga mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi rasio ekspor secara berkala dengan mempertimbangkan ketersediaan dan harga minyak goreng.

Akibat kebijakan tersebut, harga minyak sawit berjangka Malaysia melonjak pada hari Jumat dan mencapai level tertinggi sejak 1 Desember pada 4.193 Ringgit atau setara USD950,79 per ton.

"Awal tahun ini kita juga akan berjuang menjaga agar harga minyak goreng tidak lepas kendali, dan memperkenalkan langkah-langkah ekspor produk minyak sawit dengan berbagai tingkat keberhasilan untuk menopang pasokan dan menurunkan harga," ujarnya.

Sebab, berkaca dari larangan ekspor beberapa waktu lalu mengakibatkan pasar dan memperparah kekhawatiran pasokan global yang ada. Hal itu juga menyebabkan membengkaknya persediaan dalam negeri.

"Indonesia saat ini memberlakukan apa yang disebut kewajiban pasar domestik (DMO), yang mewajibkan setiap perusahaan untuk menjual sebagian hasil produksi secara lokal dengan imbalan izin ekspor," kata Seto.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, kekhawatiran disampaikan dalam pertemuan dengan pemerintah pekan lalu tentang pasokan minyak goreng, terkait program biodiesel pemerintah, dan ekspektasi penurunan produksi minyak sawit pada kuartal pertama.

Dalam hal ini, kata Eddy, pemerintah berencana meningkatkan komponen minyak sawit wajib dalam biodiesel menjadi 35% mulai 1 Februari.

"Rasio ekspor yang baru harus dievaluasi secara berkala dalam jangka pendek untuk menghindari kelebihan pasokan. Kalau ternyata ramalannya salah dan hasilnya tidak turun drastis, harus dievaluasi, kalau tidak tandan buah segar (TBS) kelapa sawit akan menumpuk lagi di pabrik, dan ini akan membuat petani marah,” kata Eddy.