Jakarta, elaeis.co - Bukan hanya sektor yang menjanjikan, perkebunan kelapa sawit dinilai merupakan 'bisnis jujur'. Namun sayangnya tata niaga kelapa sawit kini kacau balau akibat beragam sengkarut permasalahan yang ada.

Begitu diungkapkan Sekjen APKASINDO Perjuangan Sulaiman H Andi Loeloe saat berbincang bersama elaeis.co, Senin (9/1). Sejatinya kata dia, jika mekanisme tata niaga perkebunan kelapa sawit mulai dari hulu hingga hilir itu bagus, seluruh lini yang berkecimpung di perkebunan sawit akan terdukung.

Contoh paling mudah yang saat ini dapat dilihat secara jelas adalah mekanisme penjualan hasil kebun. Seharusnya petani sendiri yang harus menjual tandan buah segar (TBS) ke pabrik kelapa sawit (PKS). Melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra.

"Sekarang kan kondisinya justru pengepul bisa masuk PKS. Lantaran banyak petani yang tidak memiliki kelompok tani. Selain itu banyak PKS tanpa kebun yang justru memanfaatkan kondisi itu. Sehingga bisa dikatakan PKS tanpa kebun mengacaukan sistem dagang tadi," katanya.

PKS tanpa kebun lanjutnya, diduga memanfaatkan pengepul, toke atau sebagainya yang mendapatkan buah kelapa sawit untuk kebutuhan produksi.

Padahal aturannya ketua kelompok tani atau koperasi lah yang bisa masuk ke PKS. Namun, Sulaiman melihat skema itu justru tidak ada lagi.

Akibatnya harga TBS petani, khususnya swadaya menjadi rendah. Lantaran campur aduk hasil kebun antara yang berkualitas dan tidak. Akhirnya rendemen rendah, kualitas jelek dan harga pasti murah.

"Tidak terkontrol. Jadi ketegasan pemerintah bisa memperbaiki tataniaga perkebunan kelapa sawit. Dan memang harus diperbaiki," tegasnya.

Pemerintah harus komitmen dengan Permentan terkait pemberian izin pembangunan PKS. Yakni harus memiliki minimal 20% kebun inti. Kemudian juga memiliki mitra petani sebagai sumber bahan baku operasi PKS tadi.

"Kenapa PKS tanpa kebun masih beroperasi?, bisa jadi saat mengurus izin mereka memiliki petani mitra yang kemudian tidak berjalan hingga menyebabkan PKS itu tanpa memiliki kebun. Ini dianggap pemerintah sebagai pelanggaran dan tentu pemerintah tegas memberikan teguran hingga ancaman pencabutan izin jika PKS tersebut tidak memperbaiki diri," tandasnya.