Jakarta, elaeis.co - Anggota DPR RI Abdul Wahid mengatakan, kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) sangat menyengsarakan petani kelapa sawit. Pasalnya, gara-gara kebijakan itu harga tandan buah segar (TBS) turun drastis.

"Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada beberapa perusahaan yang tidak menerima TBS dari kebun masyarakat. Mereka (perusahaan), hanya mengelola TBS dari kebun sendiri," kata Ketua PKB Riau ini melalui pesan singkat kepada elaeis.co, kemarin.

Mantan anggota DPRD Riau ini juga mengaku banyak mendapat keluhan dari para petani dan KUD sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO pada 28 April lalu.

"Kondisinya semakin mengkhawatirkan, di Riau saya mendapat pengaduan, banyak koprasi dan pengepul berhenti mengambil TBS petani, dikarenakan pabrik tidak mau membeli," kata Wahid.

"Ini jelas akibat dari larangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi, bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli TBS dari masyarakat," tambah Anggota DPR RI dari Riau ini.

Wahid menilai kebijakan tersebut seperti anomali, di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng, disisi lain petani harus terkena imbasnya, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi.

Untuk itu dia meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yang berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit di Indonesia. Terus dia juga menyarankan agar pemerintah lebih memaksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domistik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO), 

"Harus cabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO dan DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negeri dengan harga khusus," ujarnya.

Abdul Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus lebih ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.

"Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas, jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani," pungkasnya.