Kuala Lumpur, elaeis.co – Tekanan global terhadap industri sawit kian terasa. Regulasi makin ketat, pasar makin sensitif, dan isu keberlanjutan terus membayang. 

Di tengah situasi itu, negara-negara produsen minyak sawit memilih satu jalan yakni bersatu. Inilah pesan utama Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 17 Desember 2025.

Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi negara produsen sawit untuk menyamakan sikap menghadapi dinamika global, terutama terkait EU Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilai berpotensi membebani produsen dan petani kecil. 

Rapat dipimpin Dato’ Yusran Shah bin Mohd Yusof, mewakili Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia. Indonesia diwakili Dida Gardera, perwakilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sejumlah pejabat tinggi negara produsen turut hadir, mulai dari Menteri Sawit Papua Nugini Francis Galia Maneke, perwakilan Republik Demokratik Kongo, hingga Menteri Pertanian dan Peternakan Honduras Laura Suazo yang mengikuti pertemuan secara daring. Kehadiran lintas benua ini menegaskan posisi CPOPC sebagai rumah besar negara produsen sawit.

Tak hanya anggota, negara pengamat seperti Ghana, Nigeria, dan Kolombia juga hadir, sementara Brasil mengikuti sebagai negara tamu. 

CPOPC mencatat kemajuan Ghana dan Nigeria menuju keanggotaan penuh, serta meningkatnya minat dari Ekuador, Peru, dan Kosta Rika. Perkembangan ini dinilai memperkuat solidaritas global produsen sawit di tengah tekanan eksternal.

Dalam pertemuan tersebut, para menteri mengapresiasi kiprah CPOPC di panggung internasional, termasuk partisipasi pada United Nations ECOSOC High-Level Political Forum 2025. 

Forum itu menjadi etalase penting untuk menunjukkan kontribusi minyak sawit terhadap pembangunan pedesaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesetaraan gender. 

Keterlibatan CPOPC dengan Bank Dunia, ASEAN, IFPRI, dan Global Biofuel Alliance juga dinilai memperkuat posisi tawar produsen sawit.

Isu perdagangan menjadi salah satu bahasan utama. CPOPC mencatat penguatan hubungan dengan negara konsumen besar seperti Cina dan India. 

Sementara terhadap Uni Eropa, para menteri menegaskan sikap bersama agar penerapan EUDR dilakukan secara adil, berbasis sains, dan inklusif. 

Penguatan Ad Hoc Joint Task Force didorong untuk memastikan regulasi tersebut tidak menjadi hambatan terselubung bagi negara produsen. Skema sertifikasi nasional seperti ISPO dan MSPO kembali ditegaskan sebagai instrumen kredibel untuk transparansi dan ketertelusuran. 

Pertemuan juga menyoroti tantangan pasar global, mulai dari meningkatnya permintaan biofuel, persaingan minyak nabati lain, penuaan tanaman sawit, hingga proteksionisme perdagangan. 

Para menteri sepakat mendorong peningkatan produktivitas, percepatan peremajaan, serta inovasi dan digitalisasi sistem ketertelusuran. Program promosi sawit melalui generasi muda, termasuk #YoungElaeis Ambassadors, turut mendapat perhatian.

Di akhir pertemuan, CPOPC mengesahkan Peta Jalan Strategis 2025–2028 dan melakukan serah terima ketua dari Malaysia kepada Indonesia, efektif 1 Januari 2026. Indonesia diharapkan memainkan peran kunci dalam memperkuat posisi CPOPC sebagai suara kolektif negara produsen sawit dunia.