Jakarta, elaeis.co - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah menyetorkan Rp 3 triliun ke negara dari pengendalian perizinan sawit dan tambang pada kawasan hutan di lima provinsi.

Nawawi menjelaskan, gerakan Stranas PK dimotori oleh lima kementerian/lembaga. Yaitu KPK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kantor Staf Kepresidenan.

"Stranas PK merupakan aksi pencegahan yang mengoordinasikan 117 kementerian dan lembaga serta lebih 500 pemerintah daerah," sebutnya dalam pernyataan resmi, kemarin.

"Pelaksanaan Stranas PK dimotori oleh lima kementerian/lembaga atau yang disebut sebagai tim nasional dengan KPK sebagai koordinator," tambahnya.

Menurutnya, selama lima tahun terakhir, program Stranas PK telah berhasil mendorong upaya-upaya perbaikan di berbagai sektor. Seperti misalnya reformasi pelabuhan, perbaikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), perbaikan manajemen Conflict of Interest (COI) untuk mencegah terulangnya kasus makelar peradilan, hingga optimalisasi penerimaan negara melalui digitalisasi sistem mineral dan batubara (minerba) serta pembenahan pertambangan dan perkebunan sawit.

"KPK telah menyerahkan Rp 3 triliun penerimaan negara dari Stranas PK dengan potensi penerimaan negara Rp 30,2 triliun atas pengenaan denda untuk pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi," ungkapnya.

Selain itu, Nawawi menyebutkan capaian lainnya yaitu perbaikan tata kelola perizinan di sektor perkebunan dan mineral batu bara hingga digitalisasi sekitar 2.000 pelabuhan dan terminal khusus.

Digitalisasi itu disebut telah menurunkan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 14 persen dari gross domestic product atau nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu.

Dia mengatakan layanan yang biasanya memakan waktu dua minggu, sekarang bisa selesai menjadi kurang dari sehari.

"Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 20 besar negara dengan performance pelabuhan terbaik di dunia versi UNCTAD," terangnya.

Lebih lanjut, Nawawi juga menuturkan bahwa perbaikan sektor mineral telah membuat negara mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 7,7 triliun.

Stranas PK juga telah berhasil mencegah kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekan penggelembungan harga atau mark-up harga di sektor konstruksi hingga 20 persen.

Terakhir, Stranas PK juga disebut berhasil menutup celah korupsi kebocoran subsidi listrik dan LPG 3 kilogram.

"Untuk mencegah korupsi dalam pemberian subsidi bagi penduduk miskin, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang didorong Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp50 triliun," tutupnya.