Rengat, elaeis.co - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Indragiri Hulu (inhu), Provinsi Riau, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo Sabtu (3/9) lalu. 

Menurut Muhammad Syafaat, Ketua Fraksi PKS DPRD Inhu, naiknya harga BBM untuk yang ke-12 kalinya di masa kepemimpinan Jokowi diprediksi akan menimbulkan efek domino kenaikan harga di sektor-sektor lainnya.

"PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini," terangnya kepada elaeis.co, Senin (5/9). 

Kebijakan menaikkan harga BBM ini, katanya, menunjukkan pemerintah tidak berempati sama sekali dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. Apalagi rakyat baru saja terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng baru-baru ini.

"Belum selesai urusan minyak goreng, harga telur pun meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan sangat terpukul dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini," tegas Ketua DPD PKS Inhu ini.

Menurutnya, kenaikan harga BBM subsidi akan kembali menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang ekonominya belum sepenuhnya pulih. 

"Yang akan menjerit nantinya adalah para tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya. Mereka makin terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," ujar Ketua Komisi IV DPRD Inhu itu.