Manggar, elaeis.co – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur (beltim), Provinsi Bangka Belitung, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB).

Kegiatan FGD atau konsultasi publik ini merupakan tahapan ke-4 dalam proses penyusunan dan penyempurnaan rancangan RAD KSB. Di mana masukan dari pemangku kepentingan akan diserap untuk dimasukkan ke dalam dokumen.

Para pemangku kepentingan yang diundang ke FGD meliputi perusahaan sawit, para petani dan pekerja sawit, koperasi sawit, LSM di bidang lingkungan, serta OPD yang terkait dalam penyusunan RAD KSB.

“Dalam FGD ini kami mengumpulkan saran, masukan dan perbaikan terhadap program matriks yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Kita mengundang seluruh pemangku kepentingan penting untuk membahas isu-isu seputar kelapa sawit,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Beltim, Heryanto, dalam keterangan resmi DiskominfoSP Beltim, kemarin.

Ada lima 5 isu kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Beltim yang dibahas pada diskusi itu. Mulai dari pengumpulan data, koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan pemantauan lingkungan; tata kelola perkebunan dan penyelesaian; serta percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar.

Heryanto juga pentingnya sinkronisasi antara RAD KSB dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) KSB untuk memastikan kesesuaian program yang dilaksanakan.

“Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah terkait masalah nomenklatur pendataan. Kami menyadari bahwa sistem pendataan yang ada saat ini belum sepenuhnya sinkron dengan sistem yang digunakan dalam RAN KSB, khususnya dalam hal pelatihan perizinan usaha,” papar pria yang akrab disapa Danton itu.

“Dari hasil evaluasi atau saran narasumber kita, harus dilakukan singkronisasi RAD KSB dan RAN KSB. Mengingat ada satu program kita yang tidak sinkron,” ungkap Danton sapaan Heryanto.

Satu program yang belum pas itu terkait masalah nomenklatur pendataan. Di mana penyediaan pendataan yang digunakan oleh Kabupaten Beltim menggunakan pelatihan perizinan usaha.

“Pendataan kelapa sawit di Kabupaten Beltim menggunakan sistem yang menganggap STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) Sawit sebagai bentuk izin untuk kelapa sawit rakyat. Kita menganggap perizinan bagian dari STDB meskipun nomenklaturnya masih perlu penyesuaian,” ungkapnya.

Penjabat Sementara Bupati Beltim, Asmawa Tosepu mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. Di saat kondisi tambang ekonomi sedang lesu, sektor perkebunan membantu perputaran ekonomi.

“Sekitar 25 persen Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Beltim disumbang dari sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan. Sekitar 65% dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ditopang oleh Sub Sektor Perkebunan,” paparnya.

Saat ini luas tutupan lahan perkebunaan kelapa sawit di Kabupaten Beltim hingga mencapai 62.043 hektar. Jumlah ini hampir 25 persen dari luasan wilayah Kabupaten Beltim.

“Kelapa sawit memberikan kontribusi sebesar 90 persen dari Sub Sektor Perkebunan. Selain itu serapan lapangan menampung ribuan tenaga kerja yang sebagian besar berdomisili di Kabupaten Beltim,” ujarnya.

Untuk itu Asmawa berharap dalam FGD penyusunan dokumen RAD KSB ini para pihak-pihak yang berkepentingan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan dokumen terbaik untuk meningkatkan kualitas pekebunan sawit di Kabupaten Beltim.

“RAD ini tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh dinas teknis tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak terkait. Diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak terkait, yang perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Beltim,” tukasnya.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan proses penyusunan RAD KSB di Kabupaten Beltim dapat berjalan dengan lebih baik, melibatkan semua pihak terkait, serta membawa dampak positif bagi pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan.