Jakarta, elaeis.co - Dewan negara-negara penghasil minyak sawit atau council of palm oil producing countries (CPOPC) meluncurkan prinsip kerangka kerja global minyak sawit berkelanjutan atau global framework principles of sustainable palm oil (GFP-SPO) yang diharapkan bakal menjadi referensi dan panduan umum untuk berbagai skema sertifikasi sawit yang ada saat ini. GFP-SPO dibuat dengan yang mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG’s).

Lalu, bagaimana padangan dua negara produsen sawit terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Malaysia, yang juga memiliki program sertifikasi sawit nasional masing-masing?

Koordinator Tim Sekretariat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Dr Herdradjat Natawidjaja, dalam keterangan resmi yang disampaikan pihak CPOPC, Selasa (15/2/2022), mencoba mengkaitkan GFP-SPO dan ISPO. Katanya, ISPO memberikan dukungan terhadap implementasi GFP-SPO yang mencakup tujuh prinsip menuju pencapaian SDG’s.

Tujuh prinsip itu adalah kepatuhan terhadap peraturan, penerapan praktik pertanian yang baik, pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan perekonomian masyarakat, penerapan transparansi, dan perbaikan bisnis yang berkelanjutan.

Baca juga: Baru Diluncurkan, GFP-SPO Bukan Sertifikasi Sawit yang Baru

Manajer Senior System Management Department dari Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC), Simon Selvaraj, sangat yakin kalau GFP-SPO berguna dalam mengkoordinasikan upaya keberlanjutan negara-negara anggota CPOPC pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

“Kerangka kerja ini telah meningkatkan standar persyaratan keberlanjutan karena mampu mengukur SDG’s yang dicetuskan PBB secara keseluruhan,” katanya.

Selvaraj menilai GFP-SPO akan memainkan peran yang lebih luas dalam mengatasi masalah keberlanjutan dengan penerapan dini yang akan secara signifikan membantu semua pelaku di rantai pasokan.

Sementara itu pakar sawit keberlanjutan, Ziv Ragowsky, melihat kerangka GFP-SPO bakal menjadi wadah kolaborasi di antara produsen minyak nabati.

“Ide memiliki kerangka kerja adalah untuk berdiskusi antar negara-negara produsen minyak sawit dengan pemangku kepentingan lain dan PBB serta memiliki wacana positif antar satu pemangku kepentingan dengan yang lain,” ujarnya.

Wakil Direktur Eksekutif CPOPC, Dupito D Simamora, menambahkan, peluncuran GFP-SPO merupakan upaya berkesinambungan dari negara-negara produsen minyak sawit untuk mencapai rantai pasokan berkelanjutan.

“Minyak sawit telah memimpin pasar dan memberikan contoh-contoh untuk terus meningkatkan kerangka keberlanjutan yang juga harus ditiru oleh penghasil minyak nabati lainnya," katanya.

Tetapi ia mengingatkan, dukungan internasional masih diperlukan dari negara-negara produsen minyak sawit lainnya, organisasi terkait, serta badan-badan PBB untuk kerangka kerja yang penerapannya akan disebarluaskan ke semua minyak nabati.