Medan, Elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukan keseriusannya dalam mendukung dan menyukseskan program kemitraan antara petani dan pengusaha sawit. Sejumlah langkah telah dilakukan GAPKI agar kemitraan itu bisa terbangun dengan cepat dan efektif.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, mengatakan, salah satu bentuk dukungan serius tersebut adalah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) GAPKI. Satgas ini melibatkan seluruh cabang GAPKI. 

“Kami juga menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Data dan Peningkatan Kapasitas Pekebun yang dibentuk Kementerian Koordinator Perekonomian,” katanya dalam webinar yang diselenggarakan majalah InfoSawit, Kamis (29/7) sore.

GAPKI, katanya, juga terlibat aktif dalam koordinasi secara rutin dengan Kemenko Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS), dan sejumlah pihak lainnya, untuk percepatan PSR. 

GAPKI juga terus mengawal dan meng-update secara rutin percepatan PSR yang dilakukan anggotanya lewat rapat pengurus pusat dan cabang.

“GAPKI di tingkat pusat dan cabang memiliki peran masing-masing, seperti pengikatan perjanjian kemitraan atau memorandum of understanding (MoU) dengan para petani plasma. MoU ini disaksikan oleh sejumlah pihak terkait, seperti Deputi Kemenko Perekonomian, Dirut BPDPKS, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ketua Umum GAPKI, dan para pimpinan organisasi petani sawit,” bebernya

Di tingkat pusat, katanya, GAPKI terus memberikan masukan kepada pemerintah agar PSR bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. “Diantara masukan itu adalah agar dilakukan penyederhanaan dalam proses pengajuan dan pembiayaan demi percepatan PSR, termasuk menjalin kerja sama dengan asosiasi petani sawit,” katanya.

Sementara di lapangan, cabang-cabang GAPKI mengerjakan proses assessment dan pemetaan terkait potensi lahan dan petani PSR di sekitar kebun atau pabrik. “Juga melakukan sosialisasi dan diskusi mendalam terkait percepatan PSR yang melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di setiap propinsi sentra perkebunan sawit,” sebutnya.

“Data dan progres pelaksanaan PSR di wilayah masing-masing wajib dilaporkan oleh cabang ke pengurus pusat GAPKI,” tambahnya.