Medan, Elaeis.co - Dua tahun ke depan, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara akan melakukan dua survei di bidang perekonomian. Yakni survei UMKM yang akan digelar tahun 2022 dan survei sektor pertanian pada tahun 2023.

Survei tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi ‘Satu Data’ yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu. Pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan amanat UU Nomor 16/1997 tentang Statistik.

“Contoh soal data UMKM di Sumut. Selama ini tak ada satu pun data yang sama terkait UMKM, baik jumlah pelaku, sektor yang banyak digeluti pelaku UMKM, dan lainnya,” kata Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, dalam workshop ‘Pembinaan dan Ekspose Data Sosial Ekonomi Sumut tahun 2021’, Selasa (28/9/2021).

Hal yang sama juga akan dilakukan untuk sektor pertanian karena problemnya juga sama. “Ada perbedaan data antara dinas terkait dengan data yang kami produksi,” ungkapnya.

Ia tidak habis mengerti bagaimana perbedaan data masih terjadi antara BPS dengan instansi pemerintah. Suhaimi menduga, kemungkinan besar hal ini terjadi karena ada perbedaan metodologi survei antara BPS dengan instansi pemerintah.

“Contoh produksi beras. Pernah suatu waktu dinas terkait di Sumut menyebutkan produksi beras Sumut mencapai 5 juta ton. Kami terkejut, karena hasil survei kami menyebutkan produksi beras Sumut di waktu yang sama hanya sekitar 2,1 juta ton. Jauh sekali bedanya,” paparnya.

Tapi Syech yakin perbedaan metodologi dan hasil yang dimunculkan bisa disinkronkan dengan instansi terkait di jajaran pemerintahan. 

“Apalagi Presiden Jokowi pun sudah menegaskan perlunya satu data untuk Indonesia,” kata pria asal Aceh ini.

Ia lalu mencontohkan sinkronisasi yang sedang diupayakan BPS dengan Kementerian Dalam Negeri yang saat ini diketahui sedang menggelar sensus potensi desa secara nasional.

“Yang kayak begini yang akan kita sinkronkan. Misalnya, sensus potensi desa yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, nanti disinkronkan dengan sensus potensi desa yang akan kami lakukan,” tukasnya.