Jakarta, elaeis.co - Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) membawa angin segar bagi industri kelapa sawit nasional. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia berhasil membuka akses ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) ke Uni Eropa (UR) sebanyak 1 juta ton per tahun tanpa dikenakan bea masuk.

Langkah strategis ini disambut hangat oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), yang melihat kebijakan ini sebagai sinyal kuat bahwa sawit Indonesia tetap relevan dan dibutuhkan di pasar global, termasuk oleh negara-negara maju di Benua Biru.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung, menilai bahwa pembebasan tarif ekspor CPO ini adalah terobosan penting di tengah tekanan berbagai regulasi internasional, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan tarif tinggi dari Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, AS masih mengenakan tarif dasar sebesar 19% untuk produk CPO asal Indonesia.

“Kesepakatan ini bisa menjadi pintu untuk diversifikasi ekspor dan memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar global,” ujar Gulat dalam pernyataan resminya, Jumat (1/8).

Ia menyebutkan bahwa pembukaan akses ekspor bebas tarif ini akan mendorong peningkatan permintaan CPO, yang secara langsung dapat berdampak pada penurunan stok akhir dan pada akhirnya mengerek harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Gulat tak menampik bahwa petani sawit merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari ketidakpastian pasar global. Isu EUDR sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa produk sawit petani kecil tidak laku, sehingga menyebabkan harga TBS anjlok di beberapa daerah.

Namun kini, dengan adanya kuota ekspor bebas tarif ke Uni Eropa, Apkasindo optimistis petani akan kembali mendapat harga yang lebih adil.

“Kesepakatan ini membuktikan bahwa sawit kita tetap dibutuhkan oleh 27 negara anggota Uni Eropa. Ini bisa jadi titik balik untuk memulihkan kepercayaan dan harga sawit petani,” ujarnya.

Apkasindo berharap, kebijakan ini juga akan berdampak pada peningkatan citra sawit Indonesia di mata dunia internasional. Dituding sebagai penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan, industri sawit nasional kerap menjadi sasaran kritik, meski telah banyak melakukan transformasi ke arah berkelanjutan.

Meski demikian, Gulat mengingatkan agar pemerintah tidak lengah. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap skema ekspor bebas bea masuk ini.

“Dalam jangka pendek, kebijakan ini tentu harus dimonitor agar sawit kita semakin bersaing. Namun untuk jangka panjang, kita harus bijak. Kalau harga minyak nabati lain naik, jangan sampai Uni Eropa justru mengambil keuntungan berlebih atas ‘emas hijau’ kita,” tegasnya.