Jakarta, elaeis.co - Santer terdengar pemerintah berencana akan menaikan pungutan Bea Keluar (BK) ekspor CPO November 2022 nanti. Rencana tersebut saat ini tengah menunggu keputusan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dimana kenaikan ini disesuaikan dengan terus terkereknya harga CPO belakangan ini. Nantinya keputusan kenaikan BK ini akan diambil dari rapat koordinasi oleh pihak-pihak terkait.

Menanggapi rencana itu, Sekjen GAPKI Eddy Martono mengatakan, kenaikan itu lumrah terjadi. Terutama jika harga CPO tengah mengalami kenaikan.

"Kalau bersamaan dengan kenaikan harga CPO tidak ada masalah, sebab selama ini memang mekanisme seperti itu dan selalu di evaluasi dengan melihat perkembangan harga CPO," kata Eddy kepada elaeis.co, Sabtu (29/10).

Menurut Eddy, kenaikan BK ini juga tidak akan berlangsung lama. Sebab harga BK akan terus bergantung pada harga CPO. Jika CPO turun besar kemungkinan BK juga akan mengalami penurunan.

Kendati begitu, rencana ini kata Eddy tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap para pelaku usaha untuk sementara ini. Sebab pelaku usaha masih terbantu dengan penggratisan Pungutan Ekspor (PE).

"Saat ini pelaku usaha masih terbantu dengan Pungutan Ekspor (PE) yang masih nol persen. Jadi kalau pun BK dinaikan mengikuti kenaikan harga CPO, seharusnya tidak terlalu membebani pelaku usaha," tegasnya.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerimaan BK pada September tercatat Rp2,39 triliun. Nilai tersebut anjlok 27% dibandingkan bulan lalu dan turun 34,7% dibandingkan September 2021. Malah BK pada September juga menjadi yang terendah dalam empat bulan belakangan ini.