Kaltim, elaeis.co - Santer terdengar pemerintah berencana akan menaikan pungutan Bea Keluar (BK) ekspor CPO pada November 2022. Rencana tersebut saat ini tengah menunggu keputusan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dimana kenaikan ini disesuaikan dengan terus meningkatnya harga CPO belakangan ini. Nantinya keputusan kenaikan BK ini akan diambil dari rapat koordinasi oleh pihak-pihak terkait.

Ketua DPD APKASINDO Kutai Kartanegara (Kukar) Daru Widiyatmoko berpendapat, sebaiknya kenaikan BK tersebut ditunda terlebih dahulu hingga akhir 2022 mendatang. 

Sebab, menurutnya, sampai saat ini petani kelapa sawit belum banyak merasakan keuntungan usai anjloknya harga TBS saat pemerintah menutup keran ekspor beberapa waktu lalu.

"Berikan dulu kesempatan bagi perusahaan sawit dan petani merasakan sedikit keuntungan. Sebab, pasca keran ekspor CPO ditutup April lalu, hanya beberapa rupiah biaya kerugian yang baru dikembalikan ke petani dan perusahaan sawit," kata Daru kepada elaeis.co, Sabtu (29/10).

Daru menilai rencana kebijakan memang bakal mengganggu petani yang baru bisa menikmati keuntungan setelah hampir lima bulan lamanya menderita akibat anjloknya harga TBS.

"Tolong pemerintah bisa hargai perjuangan APKASINDO untuk bangkit dan lebih sejahtera lagi, walaupun harga herbisida dan pupuk tidak kunjung turun juga," ujarnya.

Menurutnya kenaikan BK ini akan sangat berdampak pada harga TBS petani, terutama petani swadaya. Dimana perusahaan pasti akan melakukan evaluasi dengan melakukan pembelian TBS petani dengan harga yang lebih rendah.

"Bisa jadi begitu, nanti alasannya  untuk menutupi BK CPO yang diberlakukan," tuturnya.

Untuk diketahui, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerimaan BK pada September tercatat Rp 2,39 triliun. Nilai tersebut anjlok 27% dibandingkan bulan lalu dan turun 34,7% dibandingkan September 2021. Malah BK pada September juga menjadi yang terendah dalam empat bulan belakangan ini.