Pekanbaru, Elaeis.co - Sejak 2009 laku pemerintah telah membentuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna menjamin perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Belakangan ISPO masuk dalam Perpres nomor 44 tahun 2020.

Seperti dijelaskan Rektor Universitas Riau (Unri), Aras Mulyadi beberapa waktu lalu, aturan ini dihadirkan bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.

Kemudian juga ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. 

"ISPO juga bertujuan sebagai pengontrol dampak lingkungan dan pelindung terhadap ketahanan petani kecil," tuturnya dalam Gelaran Seminar Nasional yang ditaja UNRI bersama APKASINDO awal pekan lalu.

Namun hingga saat ini hanya ada sebanyak 117 perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO tersebut. Jumlah ini hanya sebesar 29,25% dari total perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning.

"Ada 283 perusahaan atau 71,75% yang belum kantongi ISPO," kata Kepala Bidang Pengembangan Usaha Disbun Riau, Sri Ambar Kusumawati.

Sementara untuk kelembagaan petani kelapa sawit Riau baru sebanyak 7 kelembagaan. Ketujuh kelembagaan itu yakni Asosiasi Amanah  di Pelalawan, Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki di Rokan Hulu, Koperasi Bukit Potalo di Pelalawan, Koperasi Sekato Jaya Lestari di Siak, Koperasi Panca Jaya dan beberapa lainnya.

Total ada 3.644,75 hektar kebun kelapa sawit dari tujuh kelembagaan tadi. Dipaparkan pula, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektar. Dari catatannya pada 2019 Riau berkontribusi sebesar 3.721.825 ton atau sebesar 13,2 persen CPO untuk diekspor ke berbagai negara. 

"Untuk potensi pungutan ekspor Riau sebesar Rp 2.791.389.000.000," tandas.