Pekanbaru, elaeis.co - Hingga saat ini masih banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Riau yang belum mengantongi sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Padahal program kelapa sawit berkelanjutan telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2020 silam.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Riau Syahrial Abdi mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang ISPO ini kepada banyak perusahaan kelapa sawit. Bahkan tidak hanya di perusahaan yang menjadi kewenangan provinsi, pihaknya juga kolaborasi dengan Dinas Perkebunan kabupaten dan kota yang ada di Bumi Lancang Kuning.

"Kalau untuk kewenangan Disbun provinsi ada 24 perusahaan, seluruhnya telah mengantongi sertifikasi ISPO," tuturnya kepada elaeis.co, Rabu (8/1).

Kendati begitu ia tak menampik masih banyak perusahaan sawit yang ada di kabupaten/kota yang belum memiliki sertifikat tersebut. "Kita sudah melayangkan teguran kepada perusahan- perusahaan ini. Di mana kita masih menunggu untuk batas waktu pengurusan yakni sampai November 2025 mendatang," ujarnya.

Dari informasi yang diperolehnya, ada beberapa alasan perusahaan belum mengantongi sertifikat ISPO itu. Misalnya terkait belum lengkapnya persyaratan pengajuan seperti IUP dan sebagainya.

"Pada prinsipnya kita tetap dorong agar perusahaan bersertifikasi ISPO sesuai dengan target kita. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan maupun petani kelapa sawit yang ada," paparnya.

Dijelaskan Syahrial, ISPO merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit di pasar internasional. Kemudian juga mengurangi emisi gas rumah kaca, memprioritaskan masalah lingkungan, dan sosial ketenagakerjaan.

"Banyak manfaat dari ISPO ini, di mana kebun perusahaan akan memiliki mutu pengolahan dan hasil akhir yang meningkat. Kemudian meningkatkan daya saing, produksi dan sistem usaha lebih ramah lingkungan," tandasnya.