Pekanbaru, elaeis.co - Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Rabu (5/5). Kedatangan pasangan kepala daerah yang baru dilantik bulan lalu itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan (disbun) Provinsi Riau Dr Syahrial Abdi beserta pejabat eselon lingkup Disbun Riau.

Dalam pertemuan tersebut Wahid mendengarkan paparan perkembangan sub sektor perkebunan di Provinsi Riau. Termasuk hal-hal terkait izin usaha perkebunan (IUP), perkembangan harga TBS sawit, hilirisasi perkebunan, dan potensi PAD di sub sektor perkebunan.

Setelan mendengar paparan, Wahid mengapresiasi Disbun Provinsi Riau yang dapat menyajikan data yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah selanjutnya. Dia lantas memberikan arahan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perkebunan dan koordinasi antar instansi terkait untuk memaksimalkan potensi PAD sub sektor perkebunan.

Wahid meminta Disbun Riau mengkaji langkah yang paling efektif untuk mengelola bisnis di sektor perkebunan sawit, apakah dengan pembentukan BUMD yang baru atau memanfaatkan core bisnis yang sudah ada atau eksis.

"Saya minta Kadis Perkebunan membuat formulasinya, apakah kita akan mendirikan BUMD perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Kadis sudah melakukan kajian dengan mempertimbangkan luasan yang ada," kata Wahid, kemarin.

Dia menjelaskan, gagasan menggarap sektor perkebunan muncul karena saat ini perlu dilakukan pemanfaatan lahan yang sebelumnya bermasalah secara hukum. Gugatan pemerintah ada yang sudah dimenangkan di pengadilan dan berstatus inkrah secara hukum sehingga harus bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD.

"Lahan yang sudah inkrah nanti kita ambil dan kita kelola melalui badan usaha. Diharapkan langkah ini dapat menjadi satu peluang bisnis baru sebagai sumber pendapatan bagi daerah nantinya. Makanya kita upayakan, diformulasikan dulu oleh kadisbun," sebutnya.

Syahrial Abdi menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut dan secepatnya melakukan kajian terhadap potensi lahan sawit dan bentuk badan usaha yang akan mengelolanya. Menurutnya, Riau sudah punya BUMD yakni PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang memiliki anak usaha bernama SPR Trada. Unit usaha ini sudah menjajaki peluang bisnis di industri peternakan sapi perah di Riau.

"Apakah SPR Trada bisa meng-cover gagasan gubernur untuk mengelola perkebunan, belum bisa kita pastikan. Alternatif lain yakni kita bentuk BUMD yang baru. Makanya perlu kajian lebih mendalam sebelum keputusan diambil. Yang jelas harus sesuai core bisnisnya. Nanti kita tindaklanjuti hasil kajian itu kepada gubernur," jelasnya.