Jakarta, elaeis.co – Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, kembali angkat suara soal tudingan yang menyebut perkebunan sawit sebagai biang keladi banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 

Ia menegaskan, narasi tersebut tidak berdasar, bahkan bertentangan dengan temuan faktual para petani di lapangan.

Menurut Gulat, Sumatera Utara memang termasuk provinsi dengan areal sawit terluas di Indonesia, terutama di Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Labusel, Labura, dan Simalungun. Namun luasnya kebun sawit tidak otomatis menjadikannya pemicu bencana. 

Justru laporan Ketua DPW Apkasindo Sumut, H. Gus Dalhari Harahap, memperlihatkan bahwa petani sawit sendiri adalah korban karena kebun tergenang, infrastruktur rusak, dan pabrik mengurangi penerimaan buah.

“Petani sawit tidak bisa panen. Ini masalah serius. Tapi bukan sawit penyebab banjir bandang,” tegas Gulat, Sabtu (6/12). 

Ia menyebut, akar masalah ada di hulu dengan aktivitas pemanfaatan kayu hutan dan pertambangan di kawasan pegunungan. Saat hujan deras, kayu-kayu hasil tebangan meluncur ke sungai, terseret arus, lalu memicu banjir bandang. 

Temuan anggota Apkasindo di lapangan bahkan menunjukkan kayu besar yang terbawa arus sudah dikupas rapi dan memiliki bekas gergaji dengan ukuran seragam. Banyak di antaranya adalah kayu akasia dari area Hutan Tanaman Industri (HTI) dan izin pemanfaatan kayu hutan.

“Kalau ada yang menuduh sawit penyebab banjir, saya jawab: itu tidak benar. Bukti-buktinya jelas,” ujar Gulat.

Ia juga menepis anggapan bahwa ekspansi kebun sawit menjadi pemicu bencana. Menurutnya, pembukaan kebun baru kini sangat sedikit karena regulasi semakin ketat. 

Yang ada hanyalah program peremajaan sawit rakyat (PSR), yakni menanam kembali sawit tua menjadi sawit baru dengan SOP ketat berbasis good agricultural practices (GAP). 

Bahkan capaian PSR secara nasional masih jauh dari target yaitu dari 120 ribu hektar, baru 24.485 hektar (21%) yang terealisasi hingga November 2025.

Di sisi lain, aktivitas pembabatan kawasan hutan untuk HTI dan pertambangan sudah lama menjadi sorotan. 

Foto-foto udara dengan akurasi tinggi yang beredar di publik menunjukkan pembukaan lahan masif di daerah hulu, jauh dari area perkebunan sawit.

Menjawab desakan publik agar aparat penegak hukum bergerak, Gulat mendesak audit menyeluruh atas izin pemanfaatan kayu dan alih fungsi kawasan hutan. 

Ia menyebut Satgas PKH disebut-sebut akan turun melakukan audit pasca penanganan banjir, dan Apkasindo siap memberi dukungan penuh.

“Penerima izin dan pemberi izin harus menjadi fokus audit. Jangan sampai fungsi pemanfaatan hutan lebih dominan daripada fungsi pelestarian,” tegasnya.

Gulat juga mengajak semua pihak menghentikan narasi saling menyalahkan dan fokus pada penanganan korban banjir. Menurutnya, inilah saatnya publik bersatu, bukan memperkeruh keadaan dengan tudingan tanpa dasar.

“Biarkan aparat bekerja. Sekarang kita fokus bantu korban,” ujarnya.

Sebagai bentuk solidaritas, Apkasindo juga telah mengoordinasikan bantuan dari para petani sawit untuk warga yang terdampak banjir di Sumatera.

Dengan desakan audit dan bukti-bukti lapangan yang terus bermunculan, petani sawit berharap publik bisa melihat persoalan ini secara lebih jernih yaitu bencana tidak boleh lagi dibaca secara emosional, apalagi dijadikan kambing hitam untuk sektor yang justru ikut terdampak.