Jakarta, elaeis.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, implementasi kebijakan biodiesel 35 (B35) diperkirakan akan menghemat devisa negara USD10.75 miliar. 

Selain itu, dengan pengunaan  Biodiesel menjadi 35 persen ini juga bakal memberi nilai tambah bagi industri kelapa sawit sebesar Rp16,76 triliun.

Hal itu bukan tanpa dasar. Sebab, kata Airlangga, berkaca dari implementasi B30 pada tahun 2022, telah disalurkan lebih dari 10,5 juta kiloliter. Hal itu telah mampu menghemat devisa sekitar USD 8,34 miliar atau setara lebih dari Rp122 triliun. 

Program B30 juga menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta, serta pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sekitar 27,8 juta ton CO2.

"Sementara kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. Selain itu juga dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri," kata Airlangga dalam keterangan resminya dikutip elaeis.co, Rabu (1/2).

Airlangga menyebut, selama kurun tujuh tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 15% (B15) pada tahun 2015, 20% (B20) pada tahun 2016, dan 30% (B30) pada tahun 2020. 

Ini dilakukan kata Airlangga sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, mandatori biodiesel 35% (B35) mulai dilakukan pada 1 Februari 2023.

“Pemerintah juga mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih sustainable dan mendorong ini menjadi Key Performance Indicator dari para Direksi yang bergerak di bidang energi,” kata Menko Airlangga.

"Kita harapkan semuanya bisa bergabung bersama-sama solid dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk mendukung kebijakan-kebijakan terkait implementasi B35," ujar Ketua Umum Golkar tersebut.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud menambahkan, program B35 juga melibatkan dukungan program biodiesel yang meliputi kecukupan pasokan.

Seperti, program insentif dari sawit berupa pungutan ekspor CPO dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Bukan hanya energy mix, tapi kita mendukung penciptaan lapangan kerja baru, menciptakan penurunan emisi gas rumah kaca, melakukan save terhadap devisa negara untuk pemulihan energi fosil dari luar, juga menjalankan energi baru untuk rakyat kita agar bisa menghirup udara yang lebih baik,” ujarnya.