Bengkulu, elaeis.co - Pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberlakukan zero over dimension over load (ODOL) mulai 1 Januari 2023 mendatang. Aturan tersebut menjadi perhatian pengusaha kelapa sawit di Bengkulu karena akan menyebabkan biaya angkut tandan buah segar (TBS) dan minyak sawit (CPO) naik.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bengkulu, John Irwansyah Siregar mengatakan, sebelum penerapan zero ODOL, pemerintah perlu memikirkan dampaknya terhadap kenaikan biaya angkut. Dengan zero ODOL, maka kapasitas angkutan menjadi dibatasi. Akibatnya ongkos angkut menjadi meningkat.

"Ini saja sudah menjadi persoalan besar karena beban biaya angkut yang membengkak. Padahal, di tengah naiknya BBM saat ini, untuk membayar upah karyawan saja, sangat sulit," kata John, kemarin.

Karena itu ia menyarankan, sebelum memberlakukan zero ODOL, perlu ada kesamaan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terutama di wilayah Bengkulu yang selama ini menjadi sentra produksi. Tujuannya agar implementasi zero ODOL tidak mubazir dan menjadi masalah baru akibat tarif angkutan yang mahal sehingga menurunkan daya saing produk.

"Harus ada komitmen bersama, misalnya kualitas infrastruktur jalan ditingkatkan, agar nanti tidak timbul masalah. Selama ini pelaku usaha harus menanggung biaya angkut yang tinggi akibat perbedaan kelas jalan di setiap provinsi," tuturnya.

Jika zero ODOL tetap dipaksakan berlaku pada awal 2023, dip memastikan hanya kurang dari 50 persen truk yang bisa beroperasi di jalan raya. Izin KIR truk tidak bisa diperpanjang lagi dan itu akan berimbas pada pembatasan operasional di lapangan, mulai dari denda tilang Rp500 ribu/truk hingga tidak boleh beroperasi.
 
"Penerapan zero ODOL pada 2023 berpotensi melumpuhkan angkutan truk dan terjadi mogok supir angkutan CPO dan turunannya untuk ekspor maupun domestik," tutupnya.