Jakarta, elaeis.co - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sampai saat ini masih menyiapkan aturan terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) komoditas kelapa sawit. 

Plt Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo mengatakan, pihaknya masih belum mendapatkan besaran yang sesuai terkait DBH kelapa sawit.

Selain itu, sumber dana yang akan dikembalikan ke daerah penghasil juga belum bisa ditentukan, apakah dari Bea Keluar (BK) atau Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO).

"Saat ini masih dirumuskan berapa besarnya yang mau dibagihasilkan. Persentasenya dari mana, apakah dengan PE atau BK, ini sekarang masih menjadi opsi-opsi yang kita rumuskan bersama," kata Wahyu dalam webinar yang diikuti elaeis.co, kemarin.

"Jadi nanti berapa besarannya, kemudian proporsinya berapa, untuk provinsi berapa, daerah penghasil berapa, daerah perbatasan berapa, untuk pemerataannya berapa, itu sedang digodok untuk dirumuskan agar rigitnya dapat memenuhi rasa keadilan antara pusat dan daerah," tambahnya.

Menurut Wahyu, daerah perbatasan juga memiliki hak atas DBH kelapa sawit lantaran daerah perbatasan juga mendapat efek negatif dari industri tersebut.

"Misalnya jalannya jadi rusak, kemudian debu, dan sebagainya. Artinya perlu juga dipikirkan ke daerah perbatasannya. Termasuk juga untuk keadilan, yakni daerah bukan penghasil tetapi dalam satu provinsi yang sama juga tetap mendapatkan porsi," jelasnya. 

Wahyu mengatakan, jika nantinya DBH kelapa sawit diambil dari pungutan ekspor CPO, juga diharapkan tidak menggangu jatah dana untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Harus tetap menjaga keberlanjutan keuangan BPDPKS. Program B30 harapannya juga masih tetap berjalan, hilirisasi juga tetap dijalankan, dan yang terpenting DBH tadi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan petani," ujarnya.