Pekanbaru, elaeis.co -�Hingga saat ini petani kelapa sawit masih terus dituntut untuk ikut bergabung dalam lembaga atau berkelompok. Selain untuk mendapat�jaminan harga tandan buah segar (TBS) dari penerapan pemerintah, juga bertujuan agar petani dapat menambah wawasan.

Itu juga diharapkan mempermudah petani dalam mengikuti berbagai program perkebunan kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum DPP Aspekpir Setiyono pola yang sangat potensial dalam menyejahterakan petani kelapa sawit adalah pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Sebab dalam skema perkebunan ini sudah terdapat program yang sangat lengkap dengan aturan yang kuat.

"Dalam pola PIR sudah ada pabrik kelapa sawit (PKS) ada kebun, hingga ada regulasi yang jelas. Sehingga petani tak perlu khawatir tentang di mana menjual TBS hasil kebunnya, berapa harganya dan sebagainya," ujarnya Senin (28/3).

Menurutnya, pemerintah tidak perlu menghadirkan pola baru dalam perkebunan kelapa sawit. Pemerintah hanya perlu memperbaiki hingga memaksimalkan pola PIR tersebut.

Salah satu permasalahan yang perlu diperbaiki dalam pola PIR adalah terkait perusahaannya. Ada beberapa perusahaan yang dinilai Setiyono justru tidak jujur. Ditekankan Setiyono hal inilah yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah.�

"Dari pola PIR ini kelembagaan petani akan semakin kuat. Sehingga tercapainya target PSR yang dicanangkan pemerintah akan lebih maksimal. Di mana saat ini telah ada Permentan nomor 3 tahun 2022 yang mengatur PSR dengan sistem kemitraan," tuturnya.

"Pola PIR ini sudah bagus dan lengkap satu paket. Jadi harusnya pemerintah tinggal menyempurnakan. Tidak justru menghadirkan pilihan atau pola baru bagi petani. Kita khawatir kondisi ini justru memecah belah petani itu sendiri," imbuhnya.