Jakarta, Elaeis.co - Pemerintah memutuskan menyubsidi harga minyak goreng (migor) selama enam bulan ke depan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 3,6 triliun. Pucuk pimpinan dua organisasi petani sawit, Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), menyatakan mendukung keputusan tersebut.

"Kami dari Aspek-PIR, demi kepentingan masyarakat Indonesia, setuju dana yang ada BPDPKS disalurkan secara tepat sasaran," kata Ketua Umum DPP Aspek-PIR, Setyono, kepada Elaeis.co, Kamis (6/1/2022).

Ia mengajukan syarat itu karena dana BPDPKS sebenarnya ditujukan untuk kepentingan petani sawit. Di samping itu, ia melihat sejauh ini dana BPDPKS pun sangat kecil penyerapannya ke kalangan petani sawit.

"Nah, kalau pemerintah punya kebijakan agar petani sawit membantu saudara-saudara sebangsa yang lagi kesusahan, saya sangat setuju. Tapi mohon syarat atau saran saya tadi soal penyaluran dana BPDPKS-nya diperhatikan," kata Setyono.

Tolen Ketaren, Ketua Umum DPP Asosiasi SAMADE juga menyatakan setuju.

"Kalau untuk kepentingan rakyat, ya gak ada masalah. Tapi jangan nanti pemerintah bilang untuk subsidi migor, tahu-tahu untuk diekspor. Sebab duit petani sawit juga ada di situ," kata Tolen.

Tolen menyebutkan bahwa pungutan sawit harus untuk sawit, dan subsidi migor itu adalah bagian dari hal itu. Ia melihat tidak ada solusi lain selain mengambil dana dari BPDPKS.

"Atau, apa mau pemerintah mengurangi pajak ekspor CPO? Gak mungkin kan?" kata Tolen.

Terkait ide penerapan ambang batas atau threshold untuk kuantitas ekspor CPO agar stok dalam negeri terpenuhi, termasuk untuk membuat migor, Tolen mengatakan hal itu tidak memiliki korelasi sama sekali.

Kata dia, stok CPO Indonesia sangat banyak dan sangat cukup untuk memproduksi migor. "Stok CPO kita untuk setahun ini bahkan melimpah ruah, stok banyak. Kalau diekspor pun berapalah dalam sebulan ini," katanya.

Dia mengingatkan bahwa harga migor dipengaruhi oleh harga CPO di pasar global. Ia lalu menunjukan harga tender CPO di pasar lokal yang dilakukan oleh Kantor Pemasaran Bersama Nasional (KPBN) sekitar Rp 14.560/kg untuk beberapa hari terakhir. 

"Itu masih tender untuk lokal, belum lagi tender Rotterdam atau Malaysia. Kenapa mahal, karena dilihat dari harga ekspor," kata Tolen.

Harga CPO tentu berdampak pada harga penjualan migor. Produsen migor pasti menghitung biaya distribusi disamping biaya pengolahan CPO menjadi migor.

"Taruhlah harga tender CPO lokal Rp 14.560/kg, biaya produksi CPO menjadi migor katakanlah Rp 2.000/liter, tentu semua akan dihitung oleh pengusaha. Siapa sih pengusaha yang mau rugi. Itu sebabnya migor ada yang Rp 17.000/liter, ada yang Rp 18.000/liter," tukasnya.

"Saya bukan pengusaha, mereka para pengusaha itu yang lebih tahu. Tapi saya coba berhitung berapa biaya yang diperlukan membuat migor," tambahnya. 

Yang perlu ditilik, kata Tolen, adalah perusahaan refinery yang akan menerima subsidi untuk membuat migor murah. Ia melihat kemungkinan refinery yang ada di Pulau Jawa akan menerima dana subsidi pembuatan migor karena penduduk di Pulau Jawa lebih banyak.

Tolen menyarankan pemerintah harus benar-benar mengawasi perusahaan refinery, termasuk memastikan efesiensi dan efektifitas dalam produksi migor agar biaya produksi bisa dikontrol.

"Dan harus dipastikan kalau migor itu untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk diekspor," tegasnya.