Jakarta, elaeis.co - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama KBRI Jerman menyelenggarakan forum kelapa sawit Indonesia di Hannover. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Kamis (19/4) dan Jumat (20/4).

Hadir dalam acara ini sejumlah asosiasi industri seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (APOLIN), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), dan Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI). Di samping itu, juga mengundang peneliti dari lembaga pendidikan dan penelitian Pusat Rekayasa Katalis ITB.

Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang menjadi isu kelapa sawit bagi Uni Eropa.

"Forum ini juga merumuskan apa yang harus dilakukan Indonesia untuk membuka peluang potensi kelapa sawit bagi dunia," katanya dalam keterangan resminya, kemarin.

Pada kesempatan itu Ketua APOLIN Rapolo Hutabarat mengungkapkan, Uni Eropa merupakan pasar ketiga ekspor produk oleokimia berbasis minyak sawit dari Indonesia.

Komunikasi multipihak antara Indonesia dan Uni Eropa serta industri oleokimia di Uni Eropa perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

"Gunanya untuk mengeluarkan berbagai langkah strategis untuk kepentingan ekonomi dan industri oleokimia kedua belah pihak," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan, mengatakan, disahkannya Undang-undang European Union Deforestation Regulation (EUDR) alias Undang-Undang Anti-deforestasi semakin menghambat perdagangan sawit Indonesia dengan Uni Eropa.

"Kami melihat ini sebagai bentuk pembatasan perdagangan dan karenanya akan berimplikasi pada hubungan bilateral kita," tukasnya.

Peneliti dari Pusat Rekayasa Katalis ITB, I Gusti B.N Makertihartha berharap forum ini akan menjadi cikal bakal perumusan penyelesaian bersama isu sawit di Uni Eropa.

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus lebih agresif menjelaskan serta meluruskan polemik yang muncul agar fakta yang sebenarnya dapat dipahami oleh semua pihak.

"Para pemangku kepentingan di Jerman sangat memahami bahwa banyak pihak yang buta sama sekali terhadap fakta tentang sawit Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus terus menyampaikan fakta tersebut," imbuhnya.