Jambi, elaeis.co - Peniadaan pungutan ekspor digadang-gadang dapat memberikan dampak positif khususnya terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Pasalnya kebijakan itu bertujuan menguras CPO di pabrik kelapa sawit yang menjadi biang kerok anjloknya harga TBS tadi.

Namun menurut Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW APKASINDO Jambi, Dermawan Harry Oetomo kebijakan PE 0% bisa jadi kebijakan yang sia-sia dan tidak dapat dirasakan petani. Pasalnya kebijakan itu hanya diberlakukan hingga akhir Agustus mendatang.

"Jika diurut, ekspor itu membutuhkan perizinan. Izin ekspor itu juga memakan waktu yang tidak sedikit. Sebab tahapan yang perlu dipenuhi oleh eksportir," tuturnya, Jumat (22/7).

Selain tahapan, pengurusan izin juga dipersulit dengan sejumlah syarat yang harus dilengkapi. Rentetan pengurusan izin yang membutuhkan waktu dinilai Harry justru membebani para eksportir.

"Anehnya, perizinan yang seharusnya mudah justru dipersulit," paparnya.

Setelah izin itu dikantongi, perusahaan juga kudu mencari kapal untuk disewa mengangkut CPO. Penyewaan ini juga menelan waktu hingga 2 bulan atau Agustus.

Jika dilihat dari penerapan kebijakan yang hingga akhir Agustus, maka untuk menyelesaikan penyewaan kapal perusahaan eksportir bakal kewalahan.

"Ketersediaan kapal saat ini juga masih sedikit. Lantaran masih banyak armada yang terikat kontrak dengan negara-negara lain," tuturnya.

Kendati begitu, Harry tetap optimis kebijakan peniadaan PE dapat mempengaruhi harga TBS, dan berharap harga mengalami kenaikan hingga Rp2500/kg sesuai dengan target Menteri Perdagangan.