Merangin, elaeis.co - Rapat dengar pendapat atau hearing di DPRD Merangin, Provinsi Jambi, membahas dugaan pencemaran oleh pabrik kelapa sawit (PKS) PT Sumber Guna Nabati (SGN) baru-baru ini menjadi sorotan publik. Soalnya, Wakil Ketua II DPRD Merangin, Ahmad Fahmi, marah sampai melemparkan tisu.

Bahkan dia mengancam akan mencabut izin perusahaan tersebut lantaran geram terkait masalah limbah yang diduga dibuang langsung ke sungai. 

Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (apkasindo) Kabupaten Merangin, Joko Wahyono, mendukung ketegasan Ahmad Fahmi. Namun dia menyayangkan persiapan pihak legislatif yang terkesan 'kurang amunisi'.

"Terkait masalah limbah ini, DPRD Merangin harusnya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terlebih dahulu sebelum memanggil PT SGN untuk hearing," kepada elaeis.co, Selasa (28/1).

"Dengan melibatkan ahli di DLH, DPRD Merangin dapat lebih memahami apakah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran lingkungan, atau apakah ada kebocoran dan dampak negatif dari limbah yang dihasilkan. Jika terbukti ada pelanggaran, DPR dapat mengambil langkah tegas untuk meminta perusahaan memperbaiki dampaknya," sambungnya.

Andai memang terbukti melakukan pencemaran, dia juga tidak setuju jika sanksi yang dijatuhkan berupa penutupan PKS.

"Meskipun terdapat berbagai masalah dengan PT SGN, penutupan pabrik akan merugikan petani sawit. Bisa menyebabkan harga Tandan Buah Segar (TBS) anjlok, mengurangi pendapatan petani, serta menambah angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengajak pihak DPRD Merangin untuk mendalami persoalan ini dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara DPRD Mernagin dan pemerintah daerah dalam hal pengawasan CSR perusahaan serta perbaikan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian. 

Untuk memperbaiki jalan yang rusak atau memastikan kelancaran program CSR perusahaan, menurutnya, pemerintah daerah harus dilibatkan secara aktif.

"Kita apresiasi kepada DPRD Merangin yang telah membantu dalam memperjuangkan harga TBS yang adil. Beberapa waktu lalu, harga TBS yang dibeli oleh PT KDA sempat berada di bawah harga pasar, tetapi setelah laporan yang diajukan oleh Apkasindo, perusahaan tersebut kini sudah membeli TBS dengan harga yang lebih baik," ujarnya.

Joko menegaskan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan petani sawit bukan hanya tentang kebijakan harga, tetapi juga tentang bagaimana DPRD Merangin dapat memastikan regulasi yang menguntungkan petani dan masyarakat. Semua keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap petani dan masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.

"Politik harus memiliki target yang jelas untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Kami berharap DPRD Merangin dapat terus mendukung petani sawit Merangin, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan hubungan yang harmonis antara investor dan masyarakat," imbuhnya.