Jakarta, elaeis.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan Indonesia kini tidak lagi bergantung pada impor solar berkat sumber minyak nabati dari sawit. 

Namun, Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, menekankan perlunya penyelarasan pernyataan agar tidak membingungkan masyarakat dan industri.

“Seluruh pembantu presiden harus satu irama dan menginduk pada kebijakan yang sudah digariskan dalam Asta Cita. Kemandirian energi adalah kedaulatan negara, bukan sekadar klaim,” ujar Gulat, Senin (6/4). 

Gulat menyoroti fakta bahwa meski B40 dan B50 telah dijalankan, komposisi solar domestik saat ini masih sekitar 60% fosil dan 40% FAME berbasis sawit. Sedangkan bensin masih 0% dicampur minyak nabati, dan avtur baru 3%. Artinya, impor bahan bakar fosil masih diperlukan untuk menutup kekurangan.

Di sisi lain, Gulat menilai hal yang lebih mendesak adalah percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat, sekaligus mendukung ketersediaan bahan baku biodiesel domestik. 

APKASINDO mendorong pemerintah untuk menyederhanakan persyaratan atau bahkan memandatorikan PSR agar target kemandirian energi tercapai lebih cepat.

“Rendahnya produktivitas sektor hulu, terutama sawit rakyat, jauh lebih urgen daripada perdebatan soal impor. PSR harus menjadi prioritas nasional,” tegas Gulat.

Menurut Gulat, keberhasilan hilirisasi sawit dan program mandatori biodiesel menjadi fondasi penguatan ketahanan energi. Pemanfaatan sumber daya domestik tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani dan industri sawit dalam negeri.

APKASINDO menegaskan bahwa kemandirian energi sejati menuntut strategi terpadu antara kementerian terkait, penguatan program PSR, dan pengelolaan sumber daya sawit secara berkelanjutan. Tanpa sinergi ini, klaim kemandirian energi hanya akan menjadi pernyataan simbolik, bukan fakta di lapangan.