Jakarta, elaeis.co - Petani kelapa sawit dari berbagai provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), akhirnya menggelar aksi keprihatinan di depan kantor Kementerian Perekonomian di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. 

Para perwakilan DPW Apkasindo dari 22 provinsi ini, selain memakai pakaian adat daerah masing-masing, juga ditemani satu unit mobil pick up hitam berisi puluhan janjang Tandan Buah Segar (TBS). 

Informasi yang dihimpun elaeis.co di lapangan, sejumlah mahasiswa penerima beasiswa sawit yang kuliah di
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Bekasi juga ikut dalam aksi itu. 

Kepada elaeis.co sehari sebelumnya, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung mengatakan bahwa Apkasindo akan menggelar aksi pada 17 Mei 2022. Aksi yang akan dimulai dari depan kantor Menko Perekonomian ini akan diikuti lebih dari 250 orang. "Dari sana kami lanjut ke patung kuda, Monas," katanya. 

Dalam aksi ini, ada 5 poin kata Gulat yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Pertama; lindungi petani dari dampak turunnya harga TBS hingga 75% di 22 provinsi di indonesia.

Kedua, meminta Presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi melindungi 16 juta petani dan pekerja sawit yang terancam hilang pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit.

Keempat, meminta Presiden Jokowi memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri dan segera membuat regulasi yang mempertegas bahwa 30% PKS dan Pabrik Minyak Goreng Sawit (MGS) harus dikelola oleh koperasi agar kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman.

Kelima, meminta Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian merevisi Permentan 01 2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS). 

"Harga TBS yang diatur di Permentan 01 itu hanya untuk petani yang bermitra dengan perusahaan. Sementara petani bermitra hanya 7% dari total luas kebun sawit petani yang mencapai 6,8 juta hektar. Enggak masuk akal yang 93% terabaikan haknya dalam harga TBS," ujar Gulat tegas.

Sementara itu, di hari yang sama, Asosiasi Petani Sawit PIR (Aspek-PIR) menebar siaran pers yang berisi  pernyataan bahwa meski mengatasnamakan demo petani kelapa sawit Indonesia, Aspek-PIR menyatakan bukan bagian dari aksi demo hari ini. Demonstrasi diperlukan jika aspirasi  petani  tidak  didengar pemerintah.    

"Pemerintah    sudah    mendengar    aspirasi    kami.    Butuh    waktu    merubah    aspirasi    ini    menjadi    kebijakan.    Tidak    mungkin    pemerintah    mendengar    aspirasi    kami    kemarin    dan    hari    ini    langsung    kebijakannya    berubah.    Kami    percayakan    sepenuhnya    kepada    pemerintah,    khususnya Kementan,"    kata Ketua Umum Aspek-PIR, Setiyono dalam siaran pers itu.