Aceh, Elaeis.co - Fadli Ali sangat setuju kritikan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi IV DPR RI kepada Badan Pengelolah Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di ruang rapat komisi pekan lalu.

Sejumlah wakil rakyat di Komisi IV mengomel tentang aliran duit yang teramat jomplang yang dilakukan BPDPKS kepada korporasi ketimbang petani sawit.

"Memang benar yang disampaikan Komisi IV itu. Hal itu tidak bisa menafikan," kata Sekretaris DPW Apkasindo Aceh ini, ketika berbincang dengan elaeis.co melalui telepon seluler, Rabu kemarin.

Fadli tidak memungkiri selama ini BPDPKS juga memperhatikan petani melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun menurutnya, perhatian itu tidak seimbang dibanding duit subsidi biodiesel kepada korporasi.

"Padahal sudah jelas, yang eksekusi BBM dari sawit itu, perusahaan-perusahaan dari swasta. Nah, kedepan bagusnya BPDPKS memberikan porsi lebih besar kepada petani," ujarnya.

Menurut Fadli, anggaran yang perlu digedein lagi itu semestinya duit sarana dan prasarana (Sarpras) bagi petani sawit. Sebab ini bisa membantu petani yang selama ini tidak punya akses ke kebun sawit.

"Tentu kalau akses ini sudah diperbaiki atau ditingkatkan, otomatis produktivitas TBS sawit akan lebih meningkat. Bahkan menurut saya, lebih cepat dari sisi ini daripada PSR untuk meningkatkan produktivitas sawit," ujarnya.

Memang, lanjut Fadli, tahun lalu BPDPKS sudah menganggarkan program Sarpras sekitar Rp200 miliar. Tapi menurutnya, anggaran itu terlalu kecil dibanding subsidi biodiesel yang duitnya mencapai Rp51,86 triliun.

"Mestinya anggaran Sarpras ini dinaikin lagi. Yang bikin saya heran, kenapa anggaran Sarpras hanya Rp200 miliar se Indonesia, padahal duit di BPDPKS banyak," kata Fadli.

Padahal, lanjutnya, sudah jelas tujuan utama meningkatkan sarana dan prasarana ini agar kebun-kebun petani yang belum tergarap selama ini, bisa secara maksimal digarap guna meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

"Apalagi, sekarang ini harga TBS dan CPO lagi tinggi-tingginya. Untuk menggenjot produktivitas dalam waktu singkat, tidak ada cara lain, akses (infrastruktur) harus diperbaiki. Supaya, hasil kebun-kebun yang susah diakses, bisa dipasarkan dengan harga tinggi," pungkasnya.