Jakarta, elaeis.co – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan sebagai bagian dari efisiensi belanja kementerian/lembaga tahun 2025 yang dilakukan pemerintah pusat.

Pemangkasan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi belanja negara.

Plt Direktur Kemitraan BPDP, Kabul Wijayanto, menyatakan bahwa efisiensi berdampak pada penyesuaian program yang telah direncanakan sebelumnya oleh BPDP. "Persentase pemangkasannya sangat signifikan, lebih 30 persen dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal. Sehingga ada program yang harus di-adjust, termasuk mengurangi target dan kinerja di 2025," ungkapnya saat peluncuran aplikasi AKSI NYATA di Jakarta, Selasa (25/2).

Meskipun menghadapi pemangkasan anggaran, menurut Kabul, BPDP tetap menjalankan program promosi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Program ini memiliki lima tujuan utama. Yaitu meningkatkan citra dan nilai produk perkebunan, memberikan informasi pasar perkebunan, meningkatkan investasi di sektor perkebunan, memperluas pasar perkebunan, serta menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan," jelasnya.

Karena itu, setiap kegiatan promosi yang diajukan oleh mitra BPDP, harus mengacu pada tujuan-tujuan ini agar tetap efektif meski dalam kondisi efisiensi. "Setiap program harus sesuai dengan tujuan utama promosi BPDP. Meski anggaran berkurang, kita tetap optimalkan yang ada," tukasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa BPDP menerapkan skema pengajuan dana yang lebih ketat untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Adapun dukungan pendanaan kegiatan dari BPDP terbagi dalam dua skema, yaitu pendanaan langsung dan sponsorship, dengan prosedur yang lebih transparan dan terukur.

Salah satunya melalui Aplikasi Kemitraan dan Promosi Perkebunan Punya Kita (AKSI NYATA) BPDP. "Kecepatan pelayanan dan transparansi untuk kegiatan promosi harus berbasis IT," tegasnya.

Sebelumnya, pada rapat kerja dengan di Komisi XI DPR RI beberapa hari lalu, Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman menyampaikan bahwa anggaran lembaga di bawah Kementerian Keuangan itu dipotong 33,81 persen. Tepatnya dari Rp 6,06 triliun menjadi Rp 4 triliun, dengan pemotongan terbesar pada belanja layanan program yang turun menjadi Rp 3,88 triliun.

"Sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP juga terkena efisiensi anggaran di 2025," sebutnya.

Meski demikian, BPDP tetap menargetkan program prioritas, seperti peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 120.000 hektare, pelatihan SDM bagi 27 ribu orang, serta komersialisasi hasil riset bersama Asosiasi Inventor Indonesia (AII).

Selain itu, BPDP tetap mendukung insentif biodiesel dengan menutup selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan biosolar dalam program subsidi.