Jakarta, elaeis.co – Dugaan praktik korupsi dalam ekspor minyak sawit mentah (CPO) kembali menyeret dampak panjang bagi petani. Mereka menjadi pihak yang paling merasakan kerugian ketika manipulasi ekspor menggerus pendapatan negara, termasuk dana yang semestinya dialokasikan untuk kesejahteraan kebun rakyat.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, penggelapan ekspor CPO bukan hanya merugikan negara, tetapi langsung memukul sumber pendanaan program untuk petani. 

Baca Juga: Korupsi Sawit Level Dewa, Dari Hulu ke Hilir, Semua Bisa Dimainkan!

Ia menyebut, perbuatan sejumlah perusahaan telah berkontribusi pada berkurangnya pemasukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

“Dana perkebunan di beberapa daerah sudah defisit. Salah satunya akibat keculasan pelaku ekspor. Dampaknya, program untuk penguatan petani jadi terhambat,” ujar Darto, kemarin. 

Menurutnya, dana sawit seharusnya kembali ke petani dalam bentuk sarana dan prasarana, dukungan peremajaan kebun, hingga peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penyuluhan. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan tersebut, petani kesulitan meningkatkan produktivitas maupun memperbaiki tata kelola kebun.

Darto menuturkan bahwa banyak petani telah menunggu program peremajaan, bantuan pupuk, hingga pendampingan teknis. Namun ketika pendanaan terganggu, program di tingkat tapak ikut terhenti.

“Padahal, dana itu untuk menunjang fasilitas perkebunan sawit rakyat. Tapi saat pendapatan negara berkurang, petani lah yang paling dulu terkena imbas,” kata Darto.

Sebelumnya, laporan berbagai lembaga menunjukkan praktik penyalahgunaan izin, manipulasi dokumen asal, dan pengaturan kuota ekspor dapat berdampak langsung pada penerimaan negara dari bea keluar serta pungutan ekspor. Ketika pemasukan ini berkurang, BPDPKS kehilangan ruang fiskal untuk menjalankan programnya.

Situasi tersebut juga berdampak pada upaya petani mengejar standar keberlanjutan. Banyak kelompok tani harus menunda proses sertifikasi, pembangunan kebun yang lebih ramah lingkungan, hingga peningkatan ketelusuran produksi, persyaratan yang makin penting untuk memenuhi aturan pasar global.

POPSI menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan dan memastikan setiap kewajiban eksportir dipenuhi. Selain itu, transparansi penggunaan dana sawit dianggap penting agar petani mengetahui secara pasti aliran dan pemanfaatan anggaran yang berasal dari industri yang mereka topang.

“Petani sawit adalah produsen utama. Namun ketika terjadi penyimpangan dalam ekspor, mereka justru menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Darto.

Ia meminta agar proses penegakan hukum berjalan tuntas dan kebijakan ke depan lebih menjamin perlindungan petani. Tanpa langkah korektif, Darto khawatir defisit dana sawit akan semakin melebar dan seluruh program pemberdayaan rakyat terus tersandera.

Dengan kebutuhan petani yang mendesak serta tekanan pasar global yang meningkat, pemulihan tata kelola ekspor CPO menjadi perhatian penting. Tanpa pembenahan, kesejahteraan petani sawit dikhawatirkan akan terus tertinggal oleh praktik korupsi yang merugikan banyak pihak.