Jakarta, elaeis.co – Jutaan hektar sawit ilegal dalam kawasan hutan yang diambil alih oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diserahkan pengelolaannya ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Untuk memaksimalkan pengelolaan lahan yang diambil alih Satgas PKH, PT Agrinas menggelar pembekalan intensif bagi sebanyak 66 Regional Head dan General Manager pengelola kebun sawit. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Jakarta.

Kegiatan ini juga dihadiri jajaran komisaris dan direktur di Agrinas Palma, termasuk Direktur SDM, Riset dan Pengembangan, Operasional, Keuangan, serta Bisnis dan Komersial.

Peserta pembekalan diberikan materi terkait efisiensi operasional, pemeliharaan kebun, dan tata kelola aset negara yang sesuai hukum. Tujuannya agar pengelolaan sawit sitaan berjalan profesional dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu Direktur Utama Agrinas Palma, Jenderal TNI (Purn) Agus Sutomo, menekankan perlunya profesionalisme dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara yang telah disita. Dia juga menjelaskan urgensi verifikasi batas lahan di lapangan dan memastikan setiap pengelolaan memberikan manfaat bagi negara.

“Tugas ini bukan hanya menjaga aset negara, tetapi juga memastikan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat,” jelasnya dalam keterangan resmi dikutip Senin (25/8).

Ia menekankan pentingnya kerja sama yang efektif antara jajaran internal perusahaan dan mitra kerja KSO agar pengelolaan berjalan lancar dan sesuai aturan. “Kita sudah diberi gaji yang layak. Amanah ini harus dibalas dengan kerja yang jujur, disiplin, dan profesional,” tandasnya.

Pembekalan juga menekankan kelancaran distribusi CPO dan kernel melalui koordinasi dengan vendor, sehingga proses produksi tidak terhambat birokrasi. “Presiden mempercayai kita. Kita berada di jalur yang benar, tinggal menjalankannya dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Kegiatan pembekalan ini menjadi wadah koordinasi bagi seluruh Regional Head dan General Manager agar pengelolaan kebun sawit sitaan di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Riau, dapat optimal tanpa menimbulkan konflik lahan.