Bengkulu, elaeis.co - Tragedi berdarah kembali terjadi di Bengkulu Selatan. Lima petani di Pino Raya menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan sebuah perusahaan sawit, Senin (24/11). 

Kejadian ini memantik kecaman keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menilai korporasi sawit “kebablasan” dan rakyat terus menjadi korban konflik agraria.

Berita Terkait: Konsesi Sawit Makan Lahan Warga Bengkulu, PT ABS Dituding Tabrak 755 SHM

Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Dodi Faisa, menegaskan bahwa penembakan ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. 

“Ini bukti nyata kegagalan negara melindungi hak-hak rakyat. Konflik agraria yang sudah lama terabaikan kini memakan korban,” ujar Dodi dalam konferensi pers via Zoom, Selasa (25/11).

Menurut Dodi, pemerintah tidak bisa lagi menunda tindakan. Konflik yang terjadi di Bengkulu Selatan harus segera dituntaskan oleh aparat hukum. 

Berita Terkait: Konflik Sawit di Bengkulu, 5 Petani Ditembak Sekuriti Perusahaan

Bahkan, Walhi mendesak PT ABS, perusahaan yang terlibat, untuk menunjukan bukti sah Hak Guna Usaha (HGU) mereka. 

“Semuanya harus dituntaskan mulai dari sengketa tanah hingga keselamatan rakyat di lapangan,” tambahnya.

Dalam pernyataan resminya, Walhi menyampaikan lima tuntutan keras atas pristiwa tersebut. 

Pertama, Kepolisian Daerah Bengkulu harus mengusut tuntas penembakan dan kepemilikan senjata oleh aparat keamanan PT ABS. Kedua, polisi wajib memberikan perlindungan bagi korban, keluarga, dan seluruh petani Pino Raya. 

Ketiga, Kompolnas RI harus mengawasi pengusutan kasus hingga pemulihan korban selesai. Keempat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan LPSK RI diminta melakukan investigasi mendalam serta perlindungan terhadap korban. 

Kelima, Kementerian ATR/BPN diminta memastikan penyelesaian konflik agraria yang adil dan mencabut izin perkebunan PT ABS jika terbukti melanggar hukum.

Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajuddin, menanggapi insiden ini dengan menekankan penanganan medis korban sebagai prioritas. Bersama Wabup Yevri Sudianto, Dandim 0408 BSK, dan pihak Polres, Rifai mengunjungi korban di RSUD Hasanuddin Damrah. 

“Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Yang penting saat ini korban ditangani tim medis. Saya sudah perintahkan semua yang dibutuhkan segera disiapkan,” ujar Rifai.

Meski begitu, Dodi menilai langkah pemerintah dan korporasi belum cukup. Korban terus menderita, sementara konflik lahan yang memicu kekerasan seperti ini tetap berulang. “Kalau pemerintah hadir setelah tragedi terjadi, rakyat tetap jadi korban,” tegasnya.

Kejadian ini kembali membuka mata publik soal praktik perusahaan sawit yang sering mengabaikan keselamatan petani. Konflik agraria di Bengkulu Selatan bukan sekadar persoalan lahan, tetapi soal keadilan dan hak dasar rakyat yang terus terampas.