Jakarta, elaeis.co – Sekitar 46.168 hektar kebun kelapa sawit milik petani swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan padi gogo. Namun sejauh ini yang sudah mendapatkan SK Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) baru sekitar 204 hektar.

Dari data yang dirangkum elaeis.co, potensi kebun sawit itu tersebar di beberapa provinsi sentra kelapa sawit. Seperti di Aceh seluas 500,20 hektar, Sumbar 1.000 hektar, Riau 22.150 hektar, Kalsel 7.100 hektar, Kaltim 9.000 hektar, Sulteng 1.000 hektar, Papua 3.600 hektar, dan Papua Barat 2.318 hektar.

Sementara untuk kebun yang sudah dikeluarkan SK CPCL ada di Riau, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir. Sejauh ini pengusulan CPCL yang sudah masuk baru sebanyak 500,20 hektar di Kota Subulussalam, Aceh.

Salah seorang Pengurus DPP Apkasindo, Dermawan Harry Oetomo mengatakan, program tumpang sari padi gogo di lahan sawit merupakan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. “Program ini memanfaatkan lahan-lahan dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk ditanami padi gogo, sebuah inisiatif yang diharapkan dapat mengurangi angka impor beras yang terus meningkat,” jelasnya kepada elaeis.co, Kamis (9/1).

Mantan Tenaga Unit Penelitian Tata Air Institut Pertanian Bogor itu tak menampik bahwa di balik semangat besar melaksanakan tumpang sari dengan tanaman pangan, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Terutama oleh petani sawit yang telah terbiasa mengelola lahan mereka hanya untuk tanaman kelapa sawit.

Menurutnya, beralih ke pertanian padi bukanlah hal yang mudah. Lahan PSR yang selama ini didedikasikan untuk kelapa sawit perlu penanganan berbeda ketika diintegrasikan untuk padi gogo. Faktor-faktor seperti pH tanah, kedalaman air tanah, serta pengendalian hama dan penyakit perlu diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, studi kelayakan atau Feasibility Study menjadi penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

"Petani yang terlibat dalam Program PSR juga membutuhkan pelatihan dan bimbingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam analisis usaha tani (AUT). Hal ini penting agar petani dapat mengetahui apakah hasil yang mereka peroleh sesuai dengan biaya produksi (HPP) dan dapat memperoleh harga yang adil melalui sistem distribusi yang melibatkan BULOG," jelasnya.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur seperti pabrik penggilingan padi dan pengawasan ketat terhadap penggunaan pupuk subsidi menjadi isu penting yang harus dibahas secara matang. Pupuk subsidi yang disalurkan untuk pertanian padi harus dipastikan penggunaannya tepat sasaran, mengingat harga pupuk yang semakin tinggi dan kelangkaannya. Keberadaan pupuk yang salah digunakan untuk tanaman sawit, misalnya, dapat merusak fase pertumbuhan padi dan akhirnya berdampak pada hasil panen yang kurang optimal.

Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa ada risiko kegagalan panen jika manajemen program tidak dilakukan dengan baik. Prinsip Planning dalam manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) menjadi kunci agar segala persiapan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Dengan perencanaan yang matang, diakuinya, program ini bisa memberikan manfaat besar bagi ketahanan pangan nasional.

"Tantangan yang dihadapi bukan hanya teknis, tetapi juga terkait dengan pembagian prioritas antara padi gogo dan kelapa sawit, yang sering kali memerlukan keputusan yang sulit. Dalam hal ini, pengelolaan lahan yang tepat sangat dibutuhkan agar keduanya dapat berfungsi secara optimal tanpa merusak fase pertumbuhan tanaman masing-masing," tuturnya.

Sebagai bagian dari pembelajaran bagi petani Indonesia, keberhasilan program padi gogo juga akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, lembaga pertanian, dan petani kelapa sawit itu sendiri. “Diharapkan semua pihak dapat berfikir dengan bijak, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam mempersiapkan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan,” pungkasnya.