Jakarta, elaeis.co - Lelang jabatan eselon I dan II yang digelar Kementerian Pertanian (kementan) banjir peminat. Ini bisa dimaklumi karena lelang jabatan tersebut juga terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian/lembaga lain di luar Kementan.

Pendaftaran Lelang Jabatan Eselon I dan II resmi ditutup pada Jumat (5/1) lalu. Berdasarkan data yang direkap oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, total peserta yang mengikuti lelang jabatan mencapai 433 orang. 80 di antaranya mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara jabatan Eselon I dan 353 orang untuk JPT Pratama atau setara jabatan Eselon II.

”Ternyata banyak pendaftar dari luar Kementan, lebih 30 persen pendaftar berasal dari kementerian/lembaga lain. Bahkan ada dari unsur pemerintah daerah,” ungkap Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri dalam keterangan pers dikutip Sabtu (13/1).

Dia merinci, 30 peserta lelang dari kementerian/lembaga lain mendaftar untuk JPT Madya dan 118 untuk JPT Pratama. Setelah pendaftaran resmi ditutup, rencananya Kementan akan secepatnya mengumumkan hasil seleksi administrasi. Tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama.

Menurut Kuntoro, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman secara tegas telah menginstruksikan proses Lelang Jabatan untuk transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Mentan tegas katakan tidak akan ada pihak mana pun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel independen dan profesional. Dengan independensi Tim Pansel, diharapkan akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan,” sebutnya.

Ketika menjabat sebagai Menteri Pertanian pada 2014-2019, Amran konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan Kementan. Hasilnya, Indonesia mampu mencapai tiga kali swasembada pangan strategis pada 2017, 2019 dan 2020.

Amran juga memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Selain itu, Mentan Amran juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas upaya tersebut, Kementan meraih penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada Desember 2017 untuk kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.